Selama ini perhatian khusus terhadap nilai pentingnya keberadaan hutan bagi masyarakat sangat kurang. Hutan selalu identik dengan bank-hidup yang mampu memberikan keuntungan dan kepuasan ekonomi diantaranya dalam bentuk uang tunai. Hal ini sangat mencolok dalam perubahan pola kehidupan masyarakat sekitar hutan. Contoh kasus dibeberapa masyarakat Kampung sekitar Kabupaten Kaimana. Masyarakat di sebagian besar kampung di Kaimana ini hidup bergantung pada hasil alam (hutan dan perairan). Berdasarkan hasil analisis proporsi pendapatan dari penghidupan setahun rumah tangga di beberapa kampung di Kaimana. Diketahui bahwa sekitar 50 % sumber penghidupannya berasal dari hasil hutan. Hutan memberikan kontribusi besar baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga atau sumber penghasilan dalam bentuk uang tunai. Masyarakat secara teknis sudah mampu untuk memanfaatkan hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu.
Kondisi ekonomi yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu mendorong laju perubahan pola hidup masyarakat yang semakin cepat pula. Kebutuhan akan uang manjadi faktor pendorong krusial dalam pemanfaatan sumber daya huta. Namun sangat disayangkan bahwa perubahan-perubahan diatas tidak diseimbangkan dengan kemampuan manajemen hasil dan manajemen usaha rumah tangga yang baik.
Menurut Eva Wolenberg (1999), penggunaan hasil hutan perlu mempertimbangkan kondisi dampak ekologi, finansial dan sosial. Pemeliharaan dan pemanfaatan hasil hutan merupakan penyesuaian terhadap situasi demikian dalam kerangka 3 pola hubungan antara usaha hasil hutan dengan pasar, kemudian hutan dengan ekonomi masyarakat kampung.
Istilah usaha yang bercetak tebal pada gambar sebelumnya mengandung pengertian interpretasi secara luas tentang aktifitas pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang direncanakan dengan maksud menyediakan keuntungan ekonomi, baik berupa uang tunai atau dalam bentuk yang lain.
Oleh karena hutan merupakan sumber daya krusial sehingga dalam pemanfaatan dan penggunaannya dibutuhkan suatu system manajemen yang mantap. System manajemen ini diperlukan suatu perencanaan yang matang sebelum menjalankan usaha kehutanan. Pemantapan sistem manajemen mencakup pembentukan lembaga pengelola hasil hutan, serta rencana manajemen selanjutnya.
Gambar.1 Pola interaksi antara hutan, usaha, dan masyarakat
Dalam satu bentang alam yang kompleks, interaksi antara komponen-komponen kehidupan sangat beragam pula, sebagai contoh: interaksi antara manusia dengan hutan. Interaksi ini terjadi secara terus menerus hutan merupakan berkat tersendiri bagi manusia yang hidup disekitarnya. Oleh sebab itu dalam pengelolaannya, dibutuhkan suatu perencanaan manajerial yang baik. Rencana ini selanjutnya akan menjadi acuan atau kerangka pikiran umum dalam melaksanakan program kegiatan selanjutnya.
Masyarakat merupakan oknum yang akan memanfaatkan sumber daya hutan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Masyarakat dari waktu ke waku di setiap level kehidupan tidak pernah luput dari kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan.hutan sangat berpenaruh besar pada masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Sebagai salah satu contoh masyarakat Papua atau secara khusus sebagian masyarakat yang hidup di kampung-kampung di Kaimana. Masyarakat didaerah ini merupakan aktor utama dalam pemanfaatan hasil hutan. Masyarakat telah beranjak untuk mengelola hutan dengan sederetan aturan-aturan dasar yang mereka anggap sebagai acuan dalam memanfaatkan hasil hutan. Atura-aturan ini terus tumbuh, dan memberikan warna baru dalam setiap aktifitas pemanfaatan hasil hutan.
Masyarakat ini telah belajar dan mampu memanfaatkan hasil hutan dengan berbagai orientasi yang berkembang dalam pikiran mereka.
Ada sebuah harapan bahwa aturan-aturan yang ada bisa menjadi acuan atau kerangka pemanfaatan keberlanjutan yang baik. Pemanfaatan berkelanjutan mengandung pengertian yang luas, yaitu diantaranya keberlanjutan usaha, kelestarian lingkungan dan ketahanan sosial. 3 aspek keberlanjutan tersebut menjadi kunci acuan pemanfaatan sumber daya hutan.
Berangkat dari harapan diatas sebelumnya maka pembentukan lembaga yang akan memanfaatkan hasil hutan merupakan lankah awal. Lembaga ini merupakan sebuah badan usaha yang didalanya berlaku atura-aturan manajemen. Badan usaha ini bisa berbentuk usaha perseorang (keluarga) atau kelompok tertentu. Keanggotaan badan usaha ini diatur dengan serangkaian aturan dasar dari usaha ini.
Dari hasil kegiatan diperoleh informasi bahwa ada harapan dari masyarakat membangun suatu lembaga pemanfaatan hasil hutan yang mampu menjadi tempat penampung kemampuan dan kebutuhan masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil hutan. Adapun beberepa pihak yang dianggap penting untuk bersama-sama masyarakat membentuk usaha ini adalah: - LSM (NGO), - PEMDA (Pemerintah Daerah), dan Pihak Swasta. Dimana pihak swasta selanjutnya akan berperan sebagai aktor yang bisa meyakinkan masyarakat terkait pemanfaatan hasil selanjutnya. LSM (NGO) membantu dan mendampingi dalam memberikan pikiran-pikiran pemanfaatan suber daya hutan secara berkelanjutan dan sebagai fasilitator/media antara masyarakat, pihak swasta dan pemerintah. Pemerintah berperan sebagai sumber dana penggerak, kontrol dan evaluasi keberlangsungan usaha serta berperan dalam penetapan hak-hak hukum dan adminstrasi dari badan usaha. (gambar. )
Gambar 2. Pemantapan sistem manajeman pengelolaan sumber daya hutan.
Setelah ada lembaga dengan serangkaian aturan yang beralaku, tahapan selanjutnya merupakan kerja masyarakat dan NGO bermitra dengan pemerintah daerah. Pekerjaan disini menyangkut pemantapan sistem manajemen usaha. Pemantapan sistem manajemen usaha ini dimasksudkan untuk mengatur setiap aspek strategis dari badan usaha secara terencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Usaha pemantapan sistem manajemen ini mencakup:
a) Pemantapan sistem manajemen pemanfaatan hasil
b) Pemantapan sistem manajemen organisasi usaha
c) Pemantapan sistem manajemen pemasaran
Strategi-strategi pemantapan diatas merupakan rangkaian sederhana dalam menata lembaga usaha yang telah didirikan bersama. Dimana ketiga strategi diatas diharapkan menjadi kunci dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Ketiga strategi ini secara sederhana merupakan tiang utama dalam keberlanjutan usaha pemanfaatan hasil hutan.
Gambar 3. Pembentukan lembaga pengelola sumber daya hutan
1. Pemantapan sistem manajemen pemanfaatan hasil
Aspek ini merupakan aspek krusial, karena merupakan faktor pendorong berjalannya usaha. Faktor ini mencakup beberapa hal yaitu pengaturan hasil produksi, pengaturan hasil cadangan, pengaturan hasil yang dipelihara atau dipertahankan. Pengaturan hasil produksi sendiri mengandung pengertian bahwa seberapa banyak hasil yang dapat diambil per periode waktu tertentu. Sebagai contoh misalnya untuk kayu, “berapa m3 kayu yang dapat ditebang tiap tahunnya (AAC)?” Penentuan jatah tebangan tahunan ini merupakan dasar penting dalam perencanaan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan. Penentuan jatah tebangan ini mengacu pada hasil identifikasi potensi hasil hutan kayu. Untuk pemantapan kegiatan ini diperlukan dinas kehutanan sebagai assesor dan datang untuk menetapkan dan mengesahkan semua dokument pemanfaatan hasil hutan kayu
Pengaturan hasil cadangan mengandung pengertian bahwa pohon-pohon ini atau pohon-pohon induk atau hasil-hasil yang berkualitas baik dipertahankan sebagai cadangan dalam periode waktu berikutnya. Selain itu juga sumber-sumber yang berkualitas ini dipertahankan sebagai sumber bibit untuk regenerasi. Pengaturan hasil cadangan ini merupakan bagian dari manajemen persediaan.
Pengaturan hasil yang dipertahankan atau dipelihara mengandung pengertian perencanaan terhadap pemanfaatan hasil hutan lain yang langsung. Pemeliharaan lingkungan, ekosistem dan kekayaan alam yang khas dari daerah tersebut. Selain itu manajemen
2. Pemantapan Sistem Manajemen Organisasi Usaha
Organisasi usaha memiliki fungsi yang begitu luas, sehingga pada awalnya dalam pembentukan sebuah badah usaha, diperlukan penetuan terhadap ruang lingkup (scope) kerja badan usaha. Ruang lingkup akan berbicara tentang kerangka organisasi, struktur organisasi, sitem keanggotaan serta atura-atura lain yang sifatnya mengikat dalam organisasi. Pemantapan strategi organisasi usaha dianggap penting karena merupakan factor penggerak keefektifan kerja badan usaha. Pembagian peran dalam organisasi merupakan salah satu wujud dalam usaha pemantapan sistem manajemen organisasi. Dengan organisasi yang harapan baik akan terwujud.
3. Pemantapan Sistem Pemasaran Hasil
Pemasaran selalu menjadi masalah klasik yang agak rumit dicari pemecahannya. Pengelolaan hasil yang berkelanjutan akan terwujud apabila ada pasar yang siap menampung hasil yang dimanfaatkan. Langkah awal yang baik untuk menanggulangi masalah ini adalah ketika pembentukan lembaga, diharapkan juga bisa melibatkan pihak swasta yang memiliki akses pasar yang baik. Informasi pasar akan mudah diperoleh dengan kehadiran pihak swasta ini.
Selain cara diatas, adalah baik untuk membangu sebuah jaringan komunikasi yang baik dengan akses pasar hasil. Atau dengan kata lain bermitra dengan pihak swasta lokal yang memiliki akses pasar yang baik. Perencanna sistem pemasaran hasil adalah hal penting oleh sebab itu peran NGOdan pemerintah akan sangat besra pada tahap ini dalam membantu badan usaha milik masyarakat dalam merancang strategy paasar yang dan membantu mencari akses pasar yang potensial.
Mr. Yumte
0 komentar:
Posting Komentar