Menguji Berjalannya satu Inisiative Hutan Desa di Indonesia: Sebuah Bahan untuk Fasilitator!

Kebijakan perhutanan sosial di era president Jokowi memberikan target yang besar yaitu tercapainya 12,7 juta ha areal kerja untuk implementasi skema hutan desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) oleh beberapa pihak dinilai positive tetapi ambisius dan tidak realistis ditengah persoalan tata kelola hutan yang masih belum selesai. Selain itu pendampingan dan fasiltasi semua pihak terhadap beberapa pilot dan designated areas untuk perhutanan sosial yang ada sekarang juga belum optimal membuat kita untuk tentu perlu melihat kembali keseriusan fasilitasi di tingkat lapangan untuk memastikan target yang ada tidak hanya target ditutup dengan pidato politis tetapi laporan realisasi proses dan keberhasilan di lapangan. Karena seyogyanya kebijakan ini sangat strategis untuk membantu masyarakat didalam dan sekitar hutan mengakses sumber daya alam, dikelola untuk menjawab kebutuhan peningkatan kesejahteraannya.

Hutan Desa misalnya dipandang sebagai sebuah angin segar bagi komunitas atau desa/kampung yang berada pada kawasan hutan dengan fungsi produksi dan lindung. Untuk wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua dengan tutupan hutan primer dengan fungsi lindung dan produksi yang luas tentu melihat ini sebagai sebuah peluang untuk mengimplementasikan perjuangan lama konsep PHBM di dalam kawasan hutan negara. Beberapa model hutan desa kemudian di inisiasi. Dominan difasilitasi oleh CSO/NGO lingkungan. Papua sendiri saat ini tercatat ada 3 hutan desa yang sudah ditetapkan sejak Tahun 2014 yaitu Hutan Desa Esania di Kaimana dengan luas 11,005 ha, Hutan Desa Sira dan Hutan Desa Manggroholo di Sorong Selatan dengan total luasan 3,800 ha. Proses legal penetapan areal kerja sampai pra kondisi penyiapan masyarakat sudah juga dijalankan dengan harapan besar Hutan desa memberikan manfaat balik kepada masyarakat di kampung yang mengusulkan.

Aspek legal, teknis dan bussiness yang padat dari Hutan Desa juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kesiapan sosial kelembagaan yang ada di tingkat kampung/desa. Serta bagaimana peran dominan seorang fasilitator memfasiltasi keseluruhan proses dilapangan. Sorong Selatan dan Kaimana di Papua bagi saya sebuah contoh dan pelajaran penting untuk merumuskan pola dan mekanisme intervensi HD yang tepat untuk Papua. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan pada aspek krusial hutan desa di tingkat kampung tentu perlu terus dilihat sebagai sebuah titik kebocoran yang perlu ditambal untuk memastikan HD berjalan optimal. Pengalaman Sorong Selatan dan Kaimana telah memberikan saya satu paket pertanyaan yang saya sebutkan sebagai "Menguji Berjalananya satu Inisiative Hutan Desa di Indonesia". Paket pertanyaan ini adalah rangkuman beberapa pertanyaan yang muncul di kepala saya berdasarkan pengalaman fasilitasi di Kaimana dan fasilitasi yang dilakukan oleh teman-teman di Sorong Selatan. Daftar pertanyaan tersebut saya sajikan didalam file word berikut DOWNLOAD. silahkan di download untuk membantu semua pihak yang konsen terhadap pembangunan hutan desa.

Berbagai panduan praktis sudah disiapkan untuk secara sederhana kita menguji sebuah proses fasilitasi hutan desa. Tetapi memiliki sebuah alat uji dengan rangkaian pertanyaan mungkin bisa membantu kita untuk terus melihat, mefasilitasi dan mengukur titik capaian dan progress yang sudah dilalui dari sebuah proses hutan desa.

Read More

Develop an Indicative Tribes Boundary Maps and Their Basic Profile Information in Tambrauw - West Papua Province

Tambrauw is the new regions separated from Sorong and Manokwari, according to Law No. 56/2008 concerning the establisment of Tambrauw regency in Papua Barat Province. 70% of total Tambrauw forests are protected within protection and conservation function inside 6 tribes rights. The real challenge is appears in how to balancing the needs of district development, sustainable ecology management and community development. So addressing right and resources issue at community level are urgently needed to make sure the balance development in Economic, Social and Ecology aspects.

The district regulation to protect local rights of customary community has been developing under Parliament control. It also been supporting by Papua State University, Epistema Institute, Samdhan Institute, Aka Wuon, WWF and Paradisea Foundation. The fact the customary right claim are strong in tambrauw pointed out the needs to carefully develop the substance in the regulation. The regulation also should able to create the harmony between right and responsibility of customary community in Tambrauw. This team then start to collect as much as possible data and information that available about local right in Tambrauw.

Facing the fact that data and information about customary community right in Tambrauw are limited the development partners of Tambrauw government then initiating the development of indicative boundary maps with tribes profiles. The new approaches in Mapping that come in to the table been considered as the quick but validated way to bring up the basic information about customary rights in Tambrauw, the tribes distribution across the district and the substance of rights the the parliament and government must regulates well.

So how what is the indicative boundary mapping means? And whats steps it takes to provide the information about rights in Tambrauw? How valid is the products to the legal needs? This short plain paper of mapping are trying to describes and provide a robust explanation about these question. It is developed based on half way process in Tambrauw, so question, comment or correction are welcome to improve the next process?

Tittle    : One Plain Paper of Mapping. Develop an Indicative Customary Boundary Mapping of Tribes in Tambrauw District
West Papua Province - Indonesia

Author : Yunus Yumte

2015

DOWNLOAD

Read More

Lesson Learn: Mendorong Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dengan Skema Hutan Desa di Esania, Kaimana - Papua Barat

Ringkasan,

Belum adanya sebuah model baik bagaimana masyarakat adat Papua mengelola sumber daya hutannya secara legal, terstruktur, terogranisir dalam lembaga bisnis yang baik dan mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari di Indonesia sudah harus dijawab dengan serius. Pertanyaannya adalah apa skema yang pas untuk Papua? 

Tahun 2008 mengacu pada amanat UU no 21 tentang Otonomi Khusus Papua, pemerintah provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan Konservasi menggagas dan mengembangkan PERDASUS No. 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkalanjutan di Papua DOWNLOAD. Kebijakan ini didesain dengan mengadopsi karakter komunitas di Papua yang kuat dengan klaim adatnya. Namun sayang seiring dengan pemekaran Provinsi Papua menjadi 2 provinsi, PERDASUS ini juga kemudian hanya bisa berlaku untuk Provinsi Papua dan tidak untuk Papua Barat. Menariknya pada tahun yang sama Kementerian Kehutanan mengeluarkan Permenhut 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa DOWNLOAD yang juga memberikan ruang kepada masyarakat kampung/desa untuk mengelola dan memanfaatkan hutan alam primer yang ada diwilayah mereka. Kebijakan ini kemudian berlaku secara nasional termasuk di Provinsi Papua Barat. 

Ruang legal PERMENHUT 49/2008 tentang Hutan Desa ini kemudian dinilai memberikan peluang bagi masyarakat kampung di Papua Barat untuk mendapatkan legalitas pengelolaan hutannya. 2010 adalah awal diskusi tentang Hutan Desa dibangun di Papua Barat, dan menyepakati Kampung Esania, Kaimana Provinsi Papua Barat sebagai model. Pemilihan kampung ini sebagai model karena proses fasilitasi yang sedang berjalan dibawah supervisi Perkumpulan PERDU dan dukungan The Samdhana Institute. Pra kondisi sosial, teknis dan legal kemudian dilakukan untuk mendapatkan legalitas pengelolaan hutan dan mempersiapkan pengelolaan berbasis masyarakat adat. 

Lantas apa saja yang sudah dilakukan? Bagaimana proses fasililitasi dilakukan? Hasil-hasil apa saja yang sudah dicapai? Tantangan dan pelajaran apa yang didapat selama proses persiapan ini? Tulisan ini secara padat menyajikan catatan perjalanan dan pelajaran dari proses fasiltiasi yang dibangun di Esania. Harapan kami, tulisan ini bisa memberikan informasi penting tentang apa yang sudah dibangun di Esania, untuk selanjutnya menjadi pelajaran bagi wilayah-wilayah lain di Papua Barat yang akan, sedang atau sudah menindaklanjuti inisiatif hutan desa ini. 

Masih ada satu bagian yang akan dikembangkan terkait dengan analisis kelayakan implementasi hutan desa di Papua Barat. Pastinya tulisan ini dibutuhkan untuk melihat apakah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria  teknis, sosial dan legal yang diamanatkan dalam PERMENHUT 49 Tahun 2008 bisa diimplementasikan di Papua Barat atau tidak. 

Semoga tulisan ini bermanfaat. Kritik, saran, masukan dan koreksi terhadap tulisan ini sangat diappreasi? 

Judul: Mendorong Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Adat di Papua Barat. 

Penulis: Yunus Yumte 

Paper  : 2013

DOWNLOAD

Read More

Bahan Diskusi Awal; Apa Tantangan Pembangunan KPH di Papua ?

Ringkasan

Kebijakan desentaralisasi pengelolaan sumber hutan melalui skema KPH menjadi prioritas program kementerian Kehutanan RI. Inisiatif ini sendiri sebenarnya sebuah skema lama yang coba dimodifikasi dengan beberapa isu teknis, sosial dan politis untuk menjawab permasalahan terkini pengelolaan hutan di tingkat tapak yang cukup kompleks. Harapan dan beban besar pun ditaruh di pundak KPH. KPH diharapkan mampu menjadi solusi pengelolaan hutan berkelanjutan dan bermanfaat sekaligus jembatan bagi kepentingan pusat dan daerah. KPH juga secara langsung ditantang untuk meningkatkan nilai manfaat hutan bagi semua aktor kehutanan di daerah dan memastikan bahwa pemerintah akan mendapatkan manfaat besar dari sumber daya hutan yang ada. 

Euforia desentralisasi pengelolaan hutan ini kemudian disambut baik oleh hampir semua provinsi berhutan di Indonesia, termasuk di Papua. Diskusi rancang bangun KPH pun dilakukan sejak tahun 2006 dengan target 76 KPH yang akan mengelola hampir 25 juta ha hutan produksid dan hutan lindung di Papua. 76 KPH ini secara spatial terdistribusi merata di semua landscape Daerah Aliran Sungai di Papua. Tentu tantangan besar menanti semua aktor untuk menjawab konsep yang sudah dibangun ini apakah akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. 

Tulisan ini dibangun untuk menyajikan informasi tentang konsep pembangunan KPH di Papua, Rencana dan perkembangan implementasinya, tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah strategis yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh KPH dan para pihak yang ikut mendukungnya. Tulisan ini saya kembangkan berdasarkan pengalaman Samdhana Institute mendukung persiapan implementasi KPHL Biak Numfor. Harapan saya tulisan ini bisa menjadi sebuah referensi berharga untuk KPH di Papua dan juga ditempat lain yang kompleksitas permasalahannya mirip dengan Papua. Kritik, saran, koreksi dan masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan tulisan ini?

Judul: Membangun KPH di Tanah Papua
Penulis : Yunus Yumte 

Paper  : 2014

Download: https://drive.google.com/file/d/1GFrd4C5_x4Qp3-go_Fl1Zkmwf4Rp9mJC/view?usp=sharing 

Read More

Booklet Lapangan: Alat Bantu Komunikasi Pemetaan Wilayah Adat di Papua

Ringkasan

Salah satu tantangan untuk memastikan para pihak menjadi sadar tentang pentingnya pekerjaan pemetaan wilayah adat di Papua adalah dengan menyediakan banyak media komunikasi yang dikembangkan berdasarkan pengalaman-pengalaman baik di lapangan. Media komunikasi yang baik pastinya secara rinci memberikan informasi tentang kenapa pemetaan wilayah adat penting dilakukan di Papua atau apa manfaat pemetaan wilayah adat ? Bagaimana proses pemetaan? Siapa saja yang harus terlibat? Hal-hal apa saya yang harus dipersiapkan? Sampai dengan apa yang bisa dilakukan setelah satu komunitas adat memiliki peta?

Tulisan ini secara ringkas menyajikan sebuah media komunikasi yang dikemas secara ringkas dan padat berdasarkan pengalaman panjang Samdhana Institute memfasilitasi pekerjaan pemetaan wilayah adat di Papua. Karena yang menjadi target audiens adalah para pihak di Papua, sehingga tulisan ini kemudian dikembangkan dengan menggunakan dialeg khas Papua, tentu dengan harapan tulisan ini secara langsung juga membantu masyarakat adat di kampung untuk memahami esensi penting dari pemetaan dan hasilnya berupa peta wilayah adat. Kritik, saran, masukan dan koreksi yang konstuktif sangat dibutuhkan untuk pemantapan media komunikasi ini.

Tulisan dibagi dalam 3 booklet sebagaimana detailnya dibawah. Saya juga menyajikan link untuk bisa mengungguh ketiga booklet tersebut:

• Booklet 1. Alat Bantu Komunikasi Pemetaan Wilayah Adat DOWNLOAD 
• Booklet 2. Persiapan sebelum ke lapangan  DOWNLOAD 
• Booklet 3. Mau apa setelah pemetaan?  DOWNLOAD 

Penulis: Yunus Yumte
Papee  : 2013

Semoga tulisan ini bermanfaat

Read More

Mapping The Right of Moi Kelim in Sorong

Two days event on 20 and 21 of November 2014 have created a new memorial moment for the people in Moi Kelim – Sorong, West Papua Provinces of Indonesia. About 140 local leaders came and join the last final workshop to clarify, validate and recognize the tribe boundaries they mapped. Led by the local customary community Group of Malamoi (LMA Malamoi) Mr. Silas Ongge Kalami, the event  were organized well and the dynamic breath of proud is come. After 2 years process of implemented large scale mapping the community came with an agreement of 430,000 area that mapped for moi Kelim. 

This summary is trying to provides a flash back info about how the steps been taken, people involved and results be made in each process of mapping the Moi Kelim Customary Rights. Out of perfects the worked in kelim was held in many challenging issues include funding that were limited to support all listed process of Mapping. 

Question and comment are welcome to sharpening the content? The revision version will come soon after this. 

Tittle   : Info Brief: Mapping The Right of Kelim, Sub Tribe of Moi in 
             Sorong, 2013 - 2014 

Author: Yunus Yumte 
Year    : 2015 

DOWNLOAD

Read More

Strategi dan Rencana Aksi Provinsi untuk Implementasi REDD+ di Provinsi Papua Barat

Read More

Paper/Publication: Mapping, Tenure Right and REDD+ In Indonesia

Summary

Understanding the linkages between forests, peoples and climate changes are important in tropical country to appropriately reduce the impact of deforestation and degradation and enhancing the benefit to forests owner. The appropriate approaches is also needs to reduce the conflict among parties. 

Papua as a part of the last remaining tropical forests in the world plays important position for future emission reduction of GHG. With large and virgin forests cover the island could store a millions of ton carbon. But ironically the large forests with high natural resources treasure not necessary align with the wealth development of Indigenous Papuan. Natural resources conflict are remain high. This is often appear as implication of the weak of local right recognition, lack of community participation and empty space of regulations to cover it. So it is acknowledge that avoiding the increasing of deforestation and degradation in Papua are about how you could helps community to find their right be recognize and get legal chance the manage their resources. 

REDD+ as a new scheme to mitigate the impact of climate changes must also consider the rights issues. But the question then how to know who own the right over the forests? What tools we can uses to understand the linkage community livelihood with a forests? How should REDD working on the place where customary right claim are strong? This will trying to elaborate above questions. This was developed based on 3 years mapping experiences that Samdhana Institute and partners in Papua had. The paper in brief will provide a description about rights and how customary boundary mapping could become an suitable tools for Papua to address the right of land and resources issues. 

Tittle: Mapping, Tenure Right and REDD+ in Indonesia 

Author: Yunus Yumte, Peter Wood and Ita Natalia

Paper: 2012  

DOWNLOAD

Read More

Publication: Indigenous Communities, Forest Resources and Options for REDD+ in the Buruway Sub-district, Kaimana District, West Papua

Tittle  : Indigenous Communities, Forest Resources and Options for REDD+ in the Buruway Sub-district, Kaimana District, West Papua

Author: Peter. N Wood
Year    : 2012






Summary

This report summarises the results of participatory research on livelihoods conducted in four villages in the Buruway sub-district, Kaimana Kabupaten, West Papua, and uses the results to discuss the possible consequences from different models of REDD+ implementation in the area. It highlights the choices facing community, local Government and other stakeholders, and makes a series of recommendations for the implementation of a 'pro-poor' REDD+ approach in the area.
During field work, villagers estimated that forest products contribute 42% of their household needs, with another 37% from farming, and 19% from fisheries. About 55% of these needs are met through direct collection/harvesting or barter (non-cash), and 45% from sales (cash). Forests are the largest provider of non-cash income (41% of all non-cash) and the second largest source of cash (34% of cash income is from forest products). Farming produces the largest proportion of cash needs (45%) and the second largest proportion of non-cash needs (38%). Overall, the results of the forests-poverty linkages toolkit emphasise that:

• forests are a vital source of a wide range of products that enable households to meet their cash and non-cash needs. This applies for men and women, poor and wealthy households
• a high proportion of households needs are met through non-cash sources. Any scheme (such as a REDD+ scheme) which plans to pay incentives or compensation for changes in people's livelihoods needs to recognise and properly value these non-cash sources.

The report describes four possible scenarios for implementation of a REDD+ project: through enforcement, compensation, collaboration, or community-ownership. Drawing on the field data, the likely consequences of each scenario for community livelihoods and for achieving REDD+ objectives are discussed, and each scenario is evaluated against with generic principles of a 'Pro-poor REDD+ approach'. The report concludes that only collaborative or community-based approaches have the potential to avoid harm and contribute to livelihoods.

Building on this analysis, two types of forest license which are widely used by REDD+ projects - village forest (community-owned) and ecosystem restoration (externally owned) - are discussed in terms of their implications for clarification of resource rights, benefit sharing, and resource and capacity requirements.

Finally, recommendations are made for action that can be taken by communities, local Government, the private sector and civil society, in order to ensure that implementation of REDD+ is Pro-poor:

• Clarify and secure customary rights over forest resources
• Provide local communities with adequate information and facilitate a process of deciding whether or not to accept a REDD+ project (implement Free Prior Informed Consent)
• Provide the capacity and technical support for overseeing implementation of Pro-poor REDD+

Full report can be downloaded in this following link: 

https://drive.google.com/file/d/0BygScToA2HKFUkN2c3FqdlFTOTg/view?usp=sharing

Read More

Versi Bahasa Indonesia: Forests Poverty Toolkit Profor World Bank

Secara global diakui bahwa kunci pengentasan kemiskinan didalam hutan adalah melalui pengelolaan hutan berkelanjutan secara baik. Dimana akses terhadap sumber daya dan pusat-pusat ekonomi menjadi kebutuhan didalamnya yang harus difasilitasi untuk membantu masyarakat mendapatkan nilai ekonomi sumber daya hutannya sekaligus berusaha menjaga keberlanjutan dari sumber daya hutan tersebut. Merespon pada kebutuhan ini, dimulai tahun 1997 Program Hutan (Program On Forests/PROFOR) dikembangkan oleh beberapa negara donor seperti UK, Swiss, Prancis, Jerman dan Belanda dibawah koordinasi Bank Dunia untuk mendukung analisis mendalam, stategi inovasi dalam berbagi pengetahuan dan diskusi, mengemas warta-warta kebijakan. Dimana Profor bekerja khusus pada issue yang seputar penghidupan dan pendanaan, pemanfaatan hasil hutan tak berijin, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Beberapa tools dan assessment dikembangkan oleh profor untuk membantu semua aktor kehutanan multilevel memahami kondisi dari hutan, penghidupan didalamnya dan pilihan pengelolaan berkelanjutan baik yang berbasis masyarakat maupun comersial. Salah satu tools yang dikembangkan oleh Profor adalah: Forests Poverty Linkages Toolkit atau Alat Bantu Analisis Hubungan antara Kemiskinan dengan Hutan. Tools ini dilengkapi 8 alat bantu yang kemudian membantu para fasilitator lapangan, pemerintah, NGO/CSO atau akamdemisi untuk mendapatkan informasi cepat tentang kondisi sosial dan hubungan ketergantungan komunitas dengan sumber daya hutan didalam dan sekitar wilayahnya. Keseluruhan tools bisa diakses di www.profor.info dan sudah ditranslate dalam beberapa bahasa dan bisa diakses. Untuk versi bahasa indonesia pada tahun 2009 - 2010 yang lalu saya coba mentranslate-nya untuk diakses oleh para aktor yang membutuhkannya. Konten dari tools ini ada 8 yaitu:

1. Tool 1. Wealth Ranking atau Rangking kesejahteraan. Dimana kita diawal perlu secara keseluruhan melakukan pendataan terhadap jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga dan kepemilikannya termasuk detail penghasilan yang mereka miliki. Berdasarkan data tersebut bersama dengan tokoh di kampung/wilayah melakukan pengelompokan kesejahteraan dari semua masyarakat/kepala keluarga yang ada di kampung.
2. Tool 2. Jalan-jalan di hutan. Pendekatan observasi landscape dan pemanfaatan lahan dilakukan. Pada tools ini bobot perhatian pengumpulan data lebih dalam ke pemanfaatan hutan dan sumber dalama lainnya termasuk didalam bagaimana aturan pemanfaatan dan detail produk yang dimanfaatan. 
3. Tool 3. Timeline and trend atau perubahan waktu dan kecenderungan kedepan. Tools ini membantu kita untuk melihat bagaimana perubahan yang telah terjadi pada satu wilayah atau kampung atau dusun tertentu dalam beberapa tahun terakhir dan melakukan proyeksi kedepan apa yang mungkin terjadi dengan history yang adat. Pendekatan history dan forward looking adalah core dari tools ini. 
4. Tool 4. Livelihood analysis atau analisis penghidupan masyarakat. Ini tools penting yang membantu komunitas dan fasilitasi menemukan data ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan dengan detail proporsi per produk hutan yang dimanfaatkan. Pembobotan kontribusi didapatkan dengan penekanan pada jumlah yang dimanfaat dan memberikan kontribusi cash dan non cash kepada keluarga. 
5. Tool 5. Analisis lanjutan detail pemanfaatan produk hutan. Tool ini adalah tindaklanjut dari tool 4, dimana hasil identifikasi dan pendataan yang diperoleh di tools 4 kemudian dianalisis lebih jauh untuk melihat detail produk apa yang sebenarnya secara dominan mempengaruhi penghidupan satu kelompok masyarakat. 
6. Tool 6. Problem dan solution atau masalah dan solusi pemecahannya. Tool  ini secara baik membantu masyarakat untuk mendaftarkan sedetail mungkin masalah-masalah terkait pemenfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam lainnya yang di hadapi masyarakat. Selanjutnya pembobotan dilakukan untuk melihat priorititas masyarakat yang penting dan urgent diselesesaikan. Hasil identifikasi masalah ini kemudian didiskusikan bagaimana solusi pemecahannya dan siapa yang bisa membantu. 
7. Tool 7. Linking to MDGs dan SDGs, menghubungkan data yang dihadapi dengan strategi SDGs yang ditetapkan PBB. Dimana dasar hasil yang diperoleh dari tools 1 - 6 dianalisis lebih makro di tingkat regional untuk melihat bagaimana implementasi SDGs bisa dilakukan. 
8. Tool 8. Monetary assessment atau pengkajian pendanaan. Tools ini membantu mengalisis lebih jauh bagaimana kontribusi sektor kehutanan secara makro berdasarkan hasil applikasi di beberapa wilayah. 

Sejak tahun 2006, tools ini mulai diperkenalkan dan diaplikasikan di Indonesia. Beberapa penerapan diantaranya yang dilakukan di Kaimana pada tahun 2009 - 2010 untuk membantu Samdhana Institute, Perdu Manokwari, IUCN dan Dinas Kehutanan Kaimana melibat pilihan pengembangan pilot pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat. Dari 8 tools yang dikembangkan yang diterapkan adalah 6 tools karena itu yang membutuhkan field exercies sedangkan 2 tools berikutnya adalah pengembangan lanjutan. Salah satu contoh laporan penerapan alat bantu ini disajikan didalam link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/0BygScToA2HKFd3BHTTdRVDZHY2M/view?usp=sharing

Untuk membantu para praktisi, pemerintah, kelompok masyarakat dan akademisi di Indonesia mengaplikasikan tools ini, versi bahasa indonesia dari toolkits ini sudah disediakan setelah kita menerimannya dari Ibu Gillian Shepherd yang merupakan senior social, livelihood and forests scientist di IUCN . Applikasi toolkit yang dilakukan di Indonesia seperti di Kaimana, Jambi, Jayapura dan Kalimantan difasilitasi langsung oleh Ibu Gillian Shepherd. Didalam booklet lapangannya Ibu Gill membagi tools ini dalam 4 bagian yaitu: (a) buklet 1. pengantar kemiskinan dan hutan, (b) buklet 2. persiapan sebelum ke lapangan, (c) buklet 3. ringkasan panduan lapangan dan (d) buklet 4. setelah kembali dari lapangan. Penggunaan bahasa sederhana dengan detail panduan yang mudah dimengerti sedianya akan sangat membantu fasilitator untuk cepat mengaplikasi alat bantu ini. Secara detail masing-masing buklet diatas bisa di akses di link berikut:

Buklet 1: https://drive.google.com/file/d/0BygScToA2HKFY3M3LVNUa05uc2s/view?usp=sharing
Buklet 2: https://drive.google.com/file/d/0BygScToA2HKFNGRYWkNINmZNOVU/view?usp=sharing
Buklet 3: https://drive.google.com/file/d/0BygScToA2HKFdGhiVmxNTVRET3M/view?usp=sharing
Buklet 4: https://drive.google.com/file/d/0BygScToA2HKFd2NxbGR0OV8zYW8/view?usp=sharing 

Selanjutnya tentu kami berharap tools ini membantu siapa saya yang membutuhkannya terutama untuk mendukung upaya-upaya pengentasan kemiskinan didalam kawasan hutan dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat yang berkontribusi pada perlindungan hutan.

Read More

Belajar Dari Semangat Masyarakat Kensi Mengelola Hutan Adatnya

Menemukan pilihan produk hutan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya membangun kesejahteraaan ekonomi dan ketahanan sosial di Papua masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak studi yang sudah dihasilkan termasuk studi ini, menunjukan bagaimana kuatnya hubungan antara penghidupan masyarakat dengan sumber daya hutannya juga angka kontribusi yang besar sumber daya hutan kepada masyarakat. Namum pertanyaan besar terus ada dikepala kita kenapa masih saja banyak masalah yang muncul dalam upaya-upaya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat dalam upaya pengentasan kemiskinan? Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya mendukung akses ke sumber daya hutan yang tepat untuk kesejahteraan yang baik?

Paper kali ini adalah analisis dan pengembangan pikiran/ide berdasarkan assessment forests poverty linkage dan NTFPs yang dilakukan selama periode April - November 2009 oleh the Samdhana Insitute dan Perkumpulan Perdu Manokwari, dibawah fasilitasi IUCN melalui projectnya Livelihood and Landscape Strategy (LLS). Judul belajar dari semangat masyarakat Kensi mengelola hutan adatnya saya pilih karena appresiasi dari semangat komunitas untuk berusaha bertahan ditengah tekanan pembangunan dan kebutuhan ekonomi yang tinggi. Hutan dan hidup masih menjadi satu kesatuan dalam komunitas di Kensi. Kensi adalah salah satu kampung Terjauh di Kabupaten Kaimana dengan jangkauan yang sulit, kurang lebih 5 jam harus disediakan untuk menjangkau Kensi dari Ibu Kota Kaimana. Paper ini berusaha untuk menampilkan data-data yang diperoleh dengan sedikit analisis gaps dan challenges yang mungkin perlu dicari jalan keluar untuk membantu komunitas-kommunitas seperti Kensi menemukan pilihan yang tepat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Silahkan download disini full papernya: https://drive.google.com/file/d/0BygScToA2HKFQXE0Sy12dDFmSVU/view?usp=sharing 

Read More

Tabel Berat Tepung Sagu Duri di Sorong Salatan, Barat

Di posting saya sebelumnya http://tapakbatas.blogspot.co.id/2009/05/model-matematis-penduga-berat-tepung.html saya sudah share ringkasan penelitian saya dengan model matematis yang  coba hitung dan hasilkan untuk melihat hubungan korelasi antara volume pohon sagu yang diukur dengan pendekatan diameter (Dbs) dan tinggi bebas pelapah (Tbp). Melengkapi postingan tersebut, tulisan kali ini adalah lebih jauh berbagi tentang table berat tepung basah pohon sagu duri (Matroxylon Rumphii) yang tumbuh disorong selatan dan dimanfaatkan secara massive oleh masyarakat adat disana. Table ini adalah pengolahan lanjutan dari model penduga yang sudah saya susun.

Table ini menurut saya sangat bermanfaat dan akan membantu masyarkat, korporasi, pemrintah atau pihak lain yang ingin secara cepat mengetahui berapa banyak kira-kira jumlah tepung sagu basah yang bisa dihasilkan dari proses extraksi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat di sekitar Kais, Kokoda, Teminabuan, Buuk dan Beraur di Sorong Selatan. Detail tentang tabel berat yang saya dapatkan dari penelitian saya bersama cara membaca dan memahaminya bisa didownload di link ini: https://drive.google.com/file/d/0BygScToA2HKFY0FxM1hHd0lneHc/view?usp=sharing

Dari hasil penelitian dan tabel berat yang saya susun ini saya mencacat point penting bahwa pendekatan penghitungan nilai manfaat sagu kepada masyarakat sedianya tidak dilihat jumlah pohon dan jumlah batang yang ada didalam satu hamparan hutan sagu tetapi dari jumlah tepung yang bisa dihasilkan dari total bataang sagu tersebut. Saya melihat bahwa dengan potensi yang besar sangatlah besar kemungkinan satu waktu exploitasi skala besar akan masuk ke wilayah ini terutama untuk industry pengolahan sagu. Sangatlah disarankan agar pendekatan berat dipakai sebagai acuan dalam penentuan nilai produksi dan manfaat yang harus diterima oleh masyarakat.

Read More