Memastikan bahwa investasi atau perkembangan pembangunan saat memberikan manfaat menyeluruh kepada semua pihak maka perlakukan-perlakukan menyeluruh dan tertata pada aspek sosial yang mempengaruhi pembangunan dan dampak dari Investasi menjadi penting untuk dilakukan. Papua dengan kekayaan sumber daya alam-nya yang melimpah terus menjadi perhatian para kapitalis dan penguasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pengelolaan SDA. Investasi besar seperti IUPHHK-HA, Konsesi Tambang dan Migas serta kelapa sawit adalah beberapa daftar teratas yang saat ini terus meningkat usulannya di meja pemerintah. Namun dengan fakta-fakta sosial yang sudah banyak diungkap dalam banyak kajian bahwa investasi di Papua selalu berkorelasi positif dengan peningkatan masalah sosial, maka tantangan baru muncul; bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan dikembangkan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang mungkin akan terjadi dan meluas dikemudian hari?
Gender atau dalam kajian ini ditekankan pada aspek kesetaraan dan keadilan pemanfaatan manfaat antara semua laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bagian penting yang harus dikaji, dirumuskan dan dikembangkan instrument khusus untuk memonitor dan mengukur dampak rill maanfaat sebuah Investasi. Perempuan yang selalu dikemas dalam perspektif gender sebagai object kajian, perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan investasi di Papua baik pada posisi sebagai karyawan ataupun posisinya sebagai orang terdampak karena suaminya yang bekerja pada investasi/pembangunan tersebut.
Tulisan berikut secara padat mencoba mengemas cerita, analisis dan rekomendasi kebijakan tentang pembangunan investasi yang perlu memainstreaming gender di Papua. Mengambil studi kasus di 2 perusahaan besar di Manokwari dan Wondama, penulis mencoba mengelaborasi dasar-dasar pikiran tentang fakta-fakta ketidakadilan gender serta bagaimana langkah yang harus diambil pemerintah untuk menjaga agar ketimpangna sosial antara beban dan tanggung jawab pekerjaan serta kesejahteraan keluarga tetap terjadi..
Tittle : Implementasi Kebijakan Responsif Gender di Lingkungan Perusahaan Meminimalkan dan Memarjinalisasikan Kaum Perempuan Papua
Author : Afia. E.P Tahoba
Year : 2013
DOWNLOAD
Selasa, 10 September 2013
Kajian: Kebijakan Invetasi Berperspektif Gender di Papua
Related Posts:
NORAD Team In Touched with The Head of Jayapura - Papua Province Jayapura, 14th January 2016. As a part of the monitoring and learning needs, Administrator of CSO Grant Program - NORAD representative Frida Skjaraasen and Rannveig Formo, The Forests and Climate Counsellor in Norway E… Read More
Menanti Penetapan NSPK IUPHHK-MHA Papua oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananSudah memasuki bulan ke 9 draft final PERMENHUT NSPK IUPHHK di Papua berada di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan menunggu untuk ditetapkan sebagai PERMENHUT. Penetapan ini sangat penting dan urgent untuk memberik… Read More
Pansus Review Perijinan Sawit di Kabupaten Sorong TerbentukBeberapa kejadian ketidakadilan yang terjadi di tingkat masyarakat adat Moi sebagai akibat dari ekspansi perkembunan sawit yang dibangun tanpa prinsip-prinsi FPIC yang telah mendorong masyarakat untuk melakukan protes ketidak… Read More
Critic Paper to Policy Makers: Slow Down Low Carbon Development Initiative in Papua and West Papua Provinces of Indonesia Papua and West Papua Provinces with 42 million ha of forests in which almost 70% are still virgin plays significant position in Indonesia Greenhouses gas emission action. The appropriate actions and win ways are needed urgen… Read More
Mapping the Customary Right in Papua – Indonesia When 140 local leaders came together in November 2014 on the final day of a mapping workshop to clarify, validate and recognize the tribal boundaries they had mapped, it marked a memorable moment for the people of Moi Keli… Read More
0 komentar:
Posting Komentar