Ekonomi Papua: Sirup Pala Fakfak Pontensi Baru Produk Herbal Papua

Photo buah pala Fakfak, Sumber: http://kwamanovenid.blogspot.co.id/2012/09/buah-pala-khas-papua-barat.html

Saat ini promosi tentang hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan organik dan juga supplemen atau obat-obatan herbal menjadi trend pemberitaan dan iklan. Bahkan diapotik-apotik berbagai skala pilihan produk kesehatan dan obat herbal yang tersedia dari berbagai extract buah, daun, pohon, batang ataupun bagian lain marak. Satu yang cukup terkenal karena sering keluar dalam iklan di TV-TV indonesia adalah extract kulit manggis. Bahkan berbagai produk supplement atau obat herbal dari extract kulit manggis di produksi dalam jumlah masal dengan beberapa nama produk yang berbeda. Sebut saja 'garcia" http://www.manggisgarcia.com/ atau 'mastin' http://mastinkulitmanggis.com yang merupakan 2 produk unggulan dari dua produsen obat herbal di Indonesia. Selain manggis, tentu dengan mengingat kata 'jamu' dari jawa kita sudah terbawa pada bagaimana ramuan extract alam yang menjadi produk-produk kesehatan bagi manusia untuk berbagai masalah dan kebutuhan tambahan tubuh kita.

Kali ini cerita saya mengangkat extract alami buah pala dari kota fak-fak, manfaat dan potensi pengembangannya untuk manfaat industri obat-obatan dan supplement bagi kesehatan tubuh manusia. Beberapa bagian awal mungkin sebuah testimoni dari pengalaman pribadi saya. Tetapi bagian lain dari tulisan ini juga diarahkan untuk melihat bagaimana manfaat buah pala yang belum terekspose dan dikemas baik sebagai kekuatan ekonomi rakyak. Ya.... Sebenarnya agak malu, karena pasti orang bertanya "Dari mana saja sih loe? Anak fak-fak kok tidak tau sech?" Hehehe... Saya bagian dari masyarakat Fak-fak karena lahir, besar dan belajar banyak hal dari kota ini. Bahkan pala juga memberikan saya banyak manfaat dan cerita dalam hidup dimasa kecil di Kota Pala ini. Pastinya bangga jadi bagian dari fak-fak, begitu juga bangga mengangkat cerita ini untuk menjadi perhatian publik.

............................

Siang itu, Kaka Sitorus (Istri Pak Sinaga) pemilik rumah tempat kami sementara mengontrak di Manokwari datang dan meminta sedikit sirup pala yang dibawa Bapak saya (Kakek Emmi) dari Kota Fak-fak, katanya "minta dulu sedikit sirup kalian, karena ada keluarga kami yang batuknya parah. Dia sudah berobat sampai ke Makasar, tetapi belum baik. Padahal sudah disarankan untuk meminum sirup pala dari fak-fak yang sudah terbukti mujarab". Saya pun dipandang istri saya, karena saat Kaka Sitorus data, saya sedang dalam kondisi flu dan batuk, tetapi kenapa saya tidak mengkonsumsi buah ini pikirnya. Dengan suara tegas istri saya sampai "bapa Emmi ayo ko minum segera untuk sembuh". Sudah dua hari saya diserang flu dan batuk berat bahkan berdahak. Sebagaimana orang menderita batuk, tenggorokan terasa gatal dan mudah batuk. Konsekuensinya tidurpun terganggu selama dua hari. "Okay baiknya, saya minum sekarang" kata saya. Dua sendok makan sirup buah Pala Fakfak dengan air hangat saya siapkan dan minum malam itu juga. Efek-nya luar biasa, saya langsung enak tidur malam itu dengan sedikit saja gatal di tenggorokan tidak seperti malam sebelumnya. Pagi-pagi saya langsung bangun dan minum lagi, malam juga begitu saya kembali meminumnya. Khasiat-nya sungguh terasa karena flu dan batuk saya mengalami pemulihan yang cepat.

Cerita manfaat sirup Pala Fakfak sebelum saya merasakan-nya diatas berawal dari saran Kaka Sitorus juga agar kami memberikan sirup ini secara rutin kepada putri saya yang sedang berjuang keluar dari gangguan pembengkakan kelenjar adenoid dan sistem amandel-nya. Gangguannya yang sudah dialaminya sejak bayi sampai sekarang usianya sudah 3 tahun tersebut menurut Dokter Ahli anak berkaitan dengan alergi makan dan udara kotor terutama asap yang menjadi faktor pemicu-nya. Anak-saya bahkan sudah di fonis dokter untuk harus operasi dan memotong amandel-nya karena ukurannya yang tidak normal. Khasiat sirup Pala yang diminum-nya sekalipun tidak rutin kami akui cukup membantu membawa mengurangi gangguan yang dideritanya terutama bagaimana dia berjuang untuk bernafas dengan lega selepas minum susu atau tidur dengan enak tanpa gangguan pernafasan yang extreme pada saat udara dingin. Karena selama ini efek paling tidak mengenakan untuk kita lihat adalah ketika nafas-nya tertutup akibat protein susu dan udara kotor atau udara dingin - implikasi dari alergi-nya.

..................

Kandungan Kimia Buah Pala

Mengetahui lebih jauh feeling dari testimoni yang saya angkat diatas dan bagaimana pala Fakfak atau juga disebut pala Papua (Myristica argantea) mampu memberikan manfaat herbal untuk keluhan-keluhan masalah kesehatan yang terkait dengan THT - tenggorokan, hidung dan telinga? Banyak literatur yang secara online bisa kita temukan menghighlight kandungan Myristicin yang padat, mungkin inilah kenapa nama Genus dan family dari pala adalah Myristica. Banyak literatur kedokteran yang menyebutkan bahwa myristicin adalah bagian dari zat-zat psikotropika yang bisa menyebabkan orang berhalusinasi apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Bahkan pengaruhnya kepada gangguan fungsi hati. Kandungan kimia lain yang terkandung di dalam pala adalah terpene hydrocarbon dan perpene derivative yang kemudian menjadi sumber penghasil minya esensial. Kandungan ini ditunjukan dari getah yang ada di pohon, daun bahkan buah pala. Mungkin inilah kenapa buah biji dan fully menjadi produk utama yang diambil dari pala karena kandungan esensial oil yang diextract menghasilkan myristicin dan terpene dipakai untuk berbagai industri kosmetik, makanan, parfum, produk-produk aroma terapik bahkan campuran dalam rokok. Tetapi zat apakah yang menyebabkan batuk saya sembuh setelah mengkonsumsi sirup pala - fakfak? Tidak banyak mendapatkan literatur yang mendukung (mungkin butuh waktu tuk baca lagi lebih banyak :-) ) tetapi satu zat kimia ini mungkin sedikit memberikan jawaban tersebut yaitu: "champhene", wikipedia.org mendeskripsikan senyawa ini dengan efek panas dan citra rasa khusus di tenggorakan yang membuat hangat. Jahe adalah salah satu tumbuhan yang juga memiliki kandungan champhene yang tinggi, oleh sebab itu jahe juga sering dibilang obat batuk karena buat hangat tenggorokan (begitu kah?).

Baru Biji (nutmeg seed) dan Fuli (mice) Yang Dimanfaat Dalam Jumlah Besar

Sebagaimana semua literatur dan kajian menampilkan banyak analisis tentang biji dan bunga pala/fuli begitu juga mengapa angka perdagangan dari kedua produk pala ini lebih tinggi dan massive dibandingkan daging buah atau extrack getah dan daun palanya. Saya ingat waktu kecil bagaimana tumpukan daging buah pala yang dibiarkan membusuk dibawa pohon papua dalam jumlah yang banyak, karena hanya biji dan fuli yang diambil sebagai produk yang liquid dan cepat terjual dipasaran. Kajian lebih dalam tentang buah pala belum dilakukan dengan baik sepertinya terutama dengan beberapa pengalaman yang saya alami dengan khasiat sirup pala fak-fak terhadap gangguan batuk dan flu. "Laporan Assessment Rantai Nilai Pala dan Pendekatan Iklim Usaha" yang dilakukan oleh UNDP dan ILO pada tahun 2014 adalah satu dari sekian laporan komprehensif yang menyajikan bagaimana industri potensi, produksi dan industri pala berkembang serta prospek bisnisnya kedepan. Laporan ini mencatat total produksi biji dan fuli di fakfak mencapai 1,884 ton atau sekitar 11% dari total produksi pala Indonesia. Indonesia sendiri menjadi negara produsen dan pengekspor pala terbesar di Dunia dengan kuasa 75% pasar pala dunia.

Pada saat pemanenan, buah pala yang petik akan dibelah dan diambil biji dan fuli-nya untuk dijual, komposisi-nya cukup jomplang karena sekitar 83,3% dari buah pala adalah daging buah, sedangkan disisanya 3,2 % fuli, 3,9 % tempurung dan 9.6% biji. Artinya apabila tidak dimanfaatkan keseluruhan maka ada 83% limbah buah pala yang dibiarkan dan tidak dimanfaatkan. Sejauh ini daging buah dimanfaatkan tetapi tidak dalam jumlah masih, dilihat dari produk dan rantai analisis pasar yang buat oleh UNDP dan ILO estimasinya hanya sekitar 5% total buah yang dipanen yang kemudian dioptimalkan menjadi beberapa produk olahan khas pala seperti sirup dan manisan yang selalu menjadi pilihan oleh-oleh dari fakfak. Kandungannya yang cukup kaya selain dengan zat-zat kimia psicotopic atau hallugonic yang mencakup protein, selulosa, asam dan mineral menjadi kunci kenapa banyak produk olahan yang bisa dikembangkan dari tanaman ini bahkan sebagaimana Prof Yohanis Pontoh - Ahli teknologi pangan sebutkan bahwa ada 36 komponen produk olahan buah pala yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah dari buah pala (dikutip dari: http://pala-fakfak.blogspot.co.id/ ) .

Belum ada informasi khusus tentang pengembangan extract daging buah pala untuk obat. Tetapi dengan khasiat sirup pala melegakan tenggorakan gatal, batuk dan flu, mungkin bisa direkomendasikan dan dipromosikan sirup olahan buah pala dari fak-fak sebagai pilihan alternatif herbal pengobatan masalah THT. Pengembangan secara massive untuk mengoptimalkan buah-buah daging buah yang selama ini sudah dioptimalkan mungkin bisa menjadi pilihan ekonomi baru bagi komunitas adat di fakfak yang dalam laporan ILO dan UNDP 2014 disebutkan ada 2300 KK yang menguasai dan memanfaatkan 6,078 ha hutan pala di kota fakfak.

Read More

Ekonomi Papua: "Masohi" Kenapa Masyarakat Hanya Menjual Kulit Pohon-nya?

Masohi, Lactone dan Status Pengembangannya

Berawal dari obrolan singkat siang ini dengan Abang Lichin dan Mas Risdianto, dua Senior NGO di Papua Barat tentang potensi Kulit Masohi yang besar di wilayah teluk bintuni saya kemudian mencoba untuk menelusuri informasi-informasi yang ada tentang Masohi. Perkenalan saya dengan produk alam yang cukup terkenal dari Papua ini secara langsung terjadi ketika studi bersama IUCN dan Samdhana Institute yang dilakukan di Kampung Kensi Kabupaten Kaimana Tahun 2009. Dimana studi ini membawa kami untuk mendaftarkan dan mengidentifikasi kondisi market untuk merangkai pilihan ekonomi yang tepat kepada masyarakat adat. Masohi menjadi produk yang disebutkan oleh masyarakat kensi berkontribusi besar terhadap ekonomi masyaraka di kampung sekalipun sebenarnya mereka rugi karena cost yang lebih besar dari profit. Mungkin mereka menjadi terus rugi karena menjual mentahan kulit masohi yang nilai jual-nya tidak besar dan tidak mampu menutupi biaya logistik pengiriman barang (kulit) ke pasar. Pada saat itu, Pak Andrew Ingles dari IUCN dengan hasil assessment yang kita lakukan memberikan saran agar dua opsi dilakukan yaitu (1) membangun hutan tanaman masohi untuk pasokan yang lebih stabil dan (2) introduksi teknologi penyulingan untuk membantu meningkatkan nilai tambah dari produk daripada masyarakat hanya menjual kulit dengan harga yang merugikan mereka di kota.

Saya mencoba untuk menelusuri cerita tentang masohi, memulai dengan mengetik "jual minyak masohi Papua". Sayapun dibawa Google ke beberapa pilihan informasi. Perhatian saya kemudian tertuju khusus pada info google dimana link-nya adalah tokopedia.com. Sebagai orang Indonesia, tokopedia kita kenal baik sebagai salah satu situs e-commerce yang sangat aktif dan lancar transaksi. Didalam tokopedia muncul sekitar 10 iklan produk minyak kulit masohi dengan kisaran harga yang kurang lebih sama. Semua penjual berdomisili di luar Papua, mereka tersebar di Jakarta, Surabaya dan Palu. Harga terendah yang disajikan disitu adalah Rp.80,000 rupiah untuk minya dengan ukuran botol 25ml sedangkan harga tertinggi adalah Rp.440,000 untuk botol 80ml. Nilai ekonomi produk yang besar tentunya. Informasi dari Litbang Kehutanan Manokwari sebagaimana di upload di http://www.forda-mof.org/files/HHBK-Potensi_Pemberdayaan_Masyarakat_Sekitar_Hutan.pdf , bahwa dipasaran nilai minyak masohi dihargai rata-rata Rp. 3,250,000/liter: itupun tergantung dari kandungan "Lactone" didalamnya untuk kandungan lakton yang tinggi mencapai 70% nilai jualnya bahkan bisa mencapai Rp. 4,500,000/liter.

Sumber: Litbanghut Manokwari - Papua Barat

Apa sebenarnya yang spesial dari kulit pohon ini? Kenapa nilai jual per liter-nya begitu tinggi dipasaran? Pertanyaan ini terjawab dengan beberapa literatur. Dari situs https://www.britannica.com/science/lactone misalnya saya menemukan informasi bahwa inti dari pohon kulit kayu Masohi adalah kandungan 'Lactone' yang merupakan bagaian dari gugus ester asam pekat. Lactone selama ini menjadi asam organic yang dipakai di industri parfum ingredient, kosmetik, plastik, vitamin C dan antibiotic. Situs http://beneforce.com  singkat tetapi tegas menyebutkan contoh penggunaan extract lactone ini untuk mengurangi kesuburan pria, dan digunakan di china untuk praktek ini. Sehingga penggunaan secara berlebihan sangat tidak disarankan. Lebih jauh http://indonetwork.co.id  memberikan penegasan tentang rasa manis tetapi panas yang dihasilkan sebagai akibat dari reaksi kimia dari lactone, sehingga beberapa minyak urut sebagaimana yang dipromosikan di tokopedia adalah untuk menjadi minya urut. Literatur-literatur ini secara padat membantu saya untuk memahami apa manfaat pohon ini dan kenapa nilai jualnya tinggi serta tingkat pencarian-nya begitu tinggi di Papua.

Hanya Kulit yang Dijual Masyarakat 

Sumber: http://hutanpapua-indonesia.blogspot.co.id/2015/10/teknologi-budidaya-kulit-masohi.html
Mempelajari tentang Masohi dan fakta bahwa kayu ini adalah endemic Papua dan hanya ditemukan di Papua memberikan perasaan sedih bahwa inilah kekuatan ekonomi Papua yang belum optimal manfaatnya dirasakan masyarakat. Kesedihan itu tentu berkaca dari bagaimana masyarakat Kensi dan Masyarakat di Irarutu Teluk Bintuni hanya menjual kulit kayu saja kepada penadah. Introduksi teknologi yang didorong dengan paket pengembangan kapasitas kepada masyarakat untuk proses penyulingan, kontrol mutu dan pengemasan belum dilakukan optimal. Informasi bahwa nilai jual di kampung sebesar 8000 rupiah/kg sangatlah jauh dari nilai di tingkat pengempul yaitu Rp. 40,000 - 50,000 rupiah/kg.

Minim Perhatian

Sama seperti produk-produk unggulan Papua lainnya, kulit masohi yang sudah jelas diketahui nilai pasar dan juga kebutuhan industrinya belum dilihat sebagai sumber kekuatan ekonomi kehutanan di Papua. Pemberian ijin konsesi kayu dan pembukaan lahan untuk peruntukan non kehutanan sayangnya terus naik menjadi prioritas daerah yang jelas konsekuensinya pada hilangnya aset-aset ekonomi yang mungkin sengaja di abaikan ini. Minim perhatian jelas sekali dari bagaimana tidak adanya kajian lengkap yang diikuti dengan rencana pengembangan produk unggulan daerah dari masohi. Regulasi daerah untuk perlindungan ekologi masohi pun tidak ada.

Membangun Ekonomi Rakyat dari Masohi

Pemanfaatan sumber daya hutan yang benar sudah pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terutama masyarakat adat yang saat ini hidup didalam hutan adatnya dalam kemiskinan. Pemerintah bersama dengan smua pihak perlu memberikan perhatian serius pada pengembangan usaha masohi sebagai produk unggulan daerah. Pembangunan hutan tanaman masohi dan pengembangan industri destilasi di tingkat kampung bisa menjadi langkah awal yang harus dibangun di tingkat tapak. Yang kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi pemasaran dan kontrol kualitas dan harga untuk menjamin kelancaran bisnis masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan masohi.

Read More

Economi Papua: Crab, Un-Recorded Fishery Potency in West Papua Province

This morning is my 4th trips of exporting 1 box of crab that i collected from the middle man here in Manokwari. The crabs I exports are coming from Bintuni Bay - new established district in West Papua that famous with its British Petroleum - Multinational Natural Liquid Gass Company. For sure Bintuni is one of the richest spots in Papua Island that deposits billions dollar of resources because of is timber, oil, gas and marines products been occupied by several national and international investor. While crabs or locally known as Kepiting Bakau is another hidden billion dollar resources that available here. This may because of their mangrove and swamp that cover almost 1,3 million ha of Bintuni forests. I then learned that this is what people call with Mangrove Crab with high prices because its nutrition and for chines are believing the fortune.

Crabs in a Box that ready to be exported

Crab stories brought me to found the another layers of un-recorded economic strength that Papua has. The box I sent is covered by another 28 big boxes of streoform containing average 30 Kg of fresh mangrove crabs. 'Its just arrive this morning and are transported out every days by air shipping" Said the officer in the cargo gates of Manokwari Airport. He then added that "this now reduced since the government declared to say no for the female crabs. Now only male that exported out. It used to be minimum 40 boxes were exported". This emphasized what my friend in Jakarta has reminded me and the experienced i had with quarantine inspection before it is allowed to loaded. The prices I bought is about Rp. 38K per kg for red mangrove crabs while I guess they may bought with only 20K or 25K per kg in Bintuni bays. Looking at the big boxes with tonnes of crabs transported out I was then amazed how this big dollar resources from Papua are taken out without clear controls and so silly since no data shows how much crabs are contributing to GDP of the region or province. In rough we could calculates: if i assumed they take 20 days of regular exports in a month with average 30 boxes containing 30 kg of crabs each then there are 18,000 kg or about 18 Ton of mangrove crabs are exported out every days. If this is consistent in a year there are about more that 200 tonnes of crabs been transporting out of West Papua.

Legally there is no straight regulation of fishery products compare to mining or timbers that quite complicates. We just needs to organize the permission and letter known as SIUP at Investment Body with confirmation from Marine and Fishery Department with few amount of non taxes payment to the states. At the airport we will have to secure the quarantine checks to make sure we are exported the species or specific aspect not forbidden by the law. As described bellow that for crabs the inspection are applied to make sure that all the boxes are only containing male crabs. I then learned from okezone.com article 14th April 2016 that the Government argue there would a big implication of crabs scarcity by taking big numbers of female crabs particularly with eggs in it stomach. The was also a reason i learned from detik.com article Jan 19 2015 that there values of crabs export were falling down since the buyers in china and taiwan then breeding the eggs and growing bigger for their internal consumption.


Female crabs, recognize by the form of its sex
(yellow circle)
Financially the region doesn't aware or may be the don't want to aware about the million dollars of crabs investment been happening in their region. Once the crabs arrive in Jakarta the prices could reach Rp120K per kg of which in a month there are about USD-200K or in a year could reach 1 million USD transaction are going on. Having a regulation and clear arrangement is crucial to help government control the revenue and stocks in the wild. This will also helps government to setup the crab farming for the small groups of Papuan who can engage to gets access to big benefits of their crabs. With large mangrove covers, clean airs, steady ecosystem and facts that community are depending much on their natural resources should be another layers of economic poles in the island to increase income and level of community wealth.

Read More

Ekonomi Papua: Bagaimana Meningkatkan Akses Pasar Produk Perikanan Laut?

Tangkapan ikan Tuna 

Sore ini, tampak berjejer perahu motor fiber dengan palka berkapasitas antara 1 - 3 ton ikan disepanjang pantai pasar ikan Sanggeng Manokwari, Papua Barat. Beberapa nelayan diatasnya sedang sibuk memindahkan hasil tangkapannya untuk kemudian langsung di bawa untuk dijual. La Jumat seorang nelayan tuna mengatakan "ini hasil pancingan semalam, hampir 2 ton kita dapat. Satu palka begini (red: ukuran 1m x 55 cm) bisa kita isi ikan sampai 200 ekor hanya dalam 1 malam" sambil menunjukan kearah palka berwarna biru tempat dia menaruh ikannya. Perahunnya memiliki panjang kurang lebih 9 m dengan lebar 55 cm dan digerakan oleh motor tempet berkapasitas 40 pk, tampak 2 unit motor tempel melekat dibelakang perahu yang sedikit dibuat rumah sebagai tutupnya. "Kami hanya fokus mencari tuna saja, sedangkan yang lain ada yang mencari ikan kakap, kerapu atau jenis ikan lema yang kecil-kecil" terang la jumat sambil menunjukan ke arah perahu yang lain yang kebetulan sedang membongkar muatannya. Di atas pelabuhan tempat parkir perahunya tampak para penadah dan penjual sudah menunggu dengan memegang uang untuk langsung dibeli secara tunai hasil tangkapan dari perahu bapak La Jumat. Secara total dengan hitungan kasar, hari ini La Jumat memegang uang cash sekitar 10 juta rupiah karena ikan yang didapat-nya kali ini dijual dengan harga 35 - 50 ribu rupiah per ekor tergantung ukuran besar kecilnya. Ikan yang ditangkapnya pun antara 700 gram sampai berat > 10 kg untuk tuna yang besar. La Jumat adalah satu dari puluhan nelayan yang setiap harinya mengantarkan ikan untuk di jual ke pasar sanggeng.

Di dalam Gedung utama tempat penjualan ikan suasana pasar yang riuh dan ramai dengan proses tawar-menawar dan transaksi ekonomi yang terjadi. "ekor-kuning.... ikan merah.... gurapu... julung.... cumi-cumi.... " terdengar suara para penjual berusaha memikat para pembeli yang sore ini, karena cuaca cukup cerah jumlahnya banyak dan mebuat padat pasar. Luther seorang pedagang asli Papua adalah salah satu dari pedagang di pasar induk sanggeng. Lelaki muda yang umurnya masih sekitar 30 tahun ini keseharian/pekerjaan utamanya adalah pedagang ikan. "ikan jenis kerapu, lalosi ekor kuning atau kakap merah kalau mau cari yang segar, harus datang hari jumat atau sabtu, kerena ketong pu nelayan baru datang dari laut" jelasnya. "Ikan banyak, tetapi pembeli kurang, makannya kita siapkan box-box es dan tempat penyimpanan seperti dibelakang sana untuk tetap memastikan ikan tidak rusak dan bisa dijual lagi besok paginya. Tapi tidak tahan lama dan harus segera dijual atau dimakan karena kita tidak mau tahan ikan lama-lama" Luther kembali menjelaskan bagaimana mereka berjualan. Hampir semua pedagang di pasar induk sanggeng memiliki freezer atau box es untuk tetap menjaga kualitas ikan dan box-box ini berjejer rapi memadati gudang penampungan yang sudah dibangun oleh pemerintah. Luther setiap harinya menjual jenis-jenis ikan seperti kakap, kerapuh dan bubara yang memiliki kandungan protein tinggi dan nilai pasar yang tinggi pula. Sampai sore menjelang malam pasar mulai sepi tampak sebagian pedagang yang tidak habis dagangan ikannya mengemas ikan untuk segera disimpan di dalam pendingin. Kira-kira hampir 30% dari total ikan yang dijual dibawa kembali untuk disimpan dan dijual pada hari berikutnya. Ada beberapa yang beruntung dagangannya habis tentunya.

Bapak Rumadas dari Dinas perikanan Kabupaten Manokwari pada saat ditemui mengatakan bahwa prospek usaha perikanan di Manokwari khususnya dan Papua Barat secara keseluruhan masih sangat tinggi tetapi pemasaran masih menjadi kendala utama mengapa belum signifikan kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan daerah. "Kalau ada pasar yang menguntungkan dan mendekat langsung dengan masyarakat pastinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat" terangnya. Pilihan pasar yang dominan hanya didalam Manokwari sejauh ini atau pasar lokal sebenarnya tidak seimbang dengan jumlah tangkapan yang dilakukan masyarakat. Sehingga faktor ini mempengaruhi masyarakat untuk tidak mengumpulkan dalam jumlah yang banyak karena kekhawatiran tidak terjual semua. Menghitung bagaimana jumlah hasil tangkapan dari puluhan nelayan di Kabupaten Manokwari setiap harinya sudah pasti akan membawa kita pada pertanyaan bagaimana seharusnya penatausahaan hasil perikanan laut dilakukan? Penyediaan pilihan pasar seperti apa yang harus dihadirkan untuk memastikan orang-orang seperti La Jumat dan Luther mendapatkan manfaat lebih dari usahanya sekaligus bagaimana mereka bisa berkontirbusi pada pertumbuhan ekonomi daerah?

Potensi Tinggi, Belum Optimal dikelola, Minim Pasar

Papua dengan laut yang luas dan belum banyak terkontaminasi sudah pasti menjadi rumah ternyaman bagi berbagai jenis ikan. Raja Ampat misalnya sebagai salah satu yang terkenal parairan dan pulaunya berdasarkan hasil riset CI dan TNC tercatan > 450 jenis ikan karang, semua tipe jenis ikan tuna dan ribuan biota laut yang nilai ekonomi tinggi bisa ditemukan ini. Sebagai bagian dari coral triangle area, sekitar 70% dari total spesies ikan dunia ada disini. Inilah kenapa kemudian kepulauan Raja Ampat saat ini mendunia dan menjadi satu pilihan destinasi wisata exclusive bagi para pencinta laut. Kebanggan laut Papua Barat masih terus harum dengan nama-nama besar seperti PT. Usaha Mina di Kota Sorong dengan hasil tuna-nya serta PT. Wimbrow di Kabupaten Teluk Bintuni dan PT. Avona di Kaimana dengan produksi udangnya. Tidak tangung-tanggung; PT Usaha Mina misalnya menangkap dan mengirimkan > 400 ton ikan tuna pada tahun 2013 dengan laba bersih mencapai Rp. 17 miliar.

Pengembangan sektor perikanan laut pada berbagai pilihan kelas produksi dan pasar belum dilakukan secara baik. Kecenderungan untuk tetap memberikan pasar dikontrol bebas dan urusan outreach market diluar daerah menjadi tanggung jawab masing-masing orang atau kepada siapa yang membaca peluang tanpa campur tangan serius pemerintah kelihatan menjebak progress pembangunan industri perikanan yang maju. Cerita bagaimana nelayan dan para pedagang di pasar sanggeng harus menyimpan ikannya kembali karena tidak habis terjual adalah persoalan krusial di sektor perikanan yang harus direspon. Mendapatkan nilai tambah ekonomi, pendapatan daerah dan penigkatan penghasilan masyarakat adalah ketika pertumbuhan pasar dan intensitas jual beli/transaksi pasar terjadi bukan hanya inter wilayah atau lokal tetapi juga intra wilayah. Mendekatkan pasar dan menghadirkan pilihan pasar produk perikanan kepada masyarakat adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kerakyatan Papua dari sektor perikanan. Bagaimana kemudian ikan Kakap, Kerapu, Bubara dan Tuna yang di pasar-pasar di Jakarta, Surabaya bahkan pasar luar adalah ikan-ikan yang mahal tetapi masih menjadi buruan konsummen perlu dicermati dan ditindaklanjuti serius untuk meningkatkan pemanfaatan hasil laut yang lebih besar dan bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.

Perikanan menjadi bagaian dari satu sektor ekonomi "primitif" yang mana lebih dari 30% penduduk asli Papua bergantung pada-nya. Potret pasar sanggeng Manokwari sebagai satu contoh dimana jumlah pedagang dan nelayan Papua yang melebihi 50% dan bagaimana pertukaran dan transaksi ekonomi yang terjadi bisa mencapai puluhan juta rupiah dalam sehari adalah titik penting membangun ekonomi Papua dari sektor perikanan dengan melihat pada kekuatan dan persoalan yang harus respon.

Ikan Lalosi Yang Dijual di Pasar Sanggeng Manokwari

Read More

Sira and Manggroholo Villages Received Forests Management Licenses

Mr. Nicolas U Tike, West Papua Governor Adviser for Economic Development awarding forests management licenses to the elders of Sira and Manggroholo communities. Photo: Antaranews.

Official Awarding by the Provincial Government 

Historical moment just happened in Teminabuan the capital of South Sorong District when the West Papua Province Secretary Assistant Mr. Nicolas Uttung Tike officially awarded the forests management licenses/right to the elders of Sira and Manggroholo. Standing on the bench, Alfred Kladit, Yoel Sremere and Markus Kladit representing big groups of community in the village received the Governor Decree. Traditional dancing such as Tihor, Sayo and Salawa were performed by the community to welcome the news path of responsibilities in protection and properly manage the resources in their territories. As shared by phone, Arkilaus Kladit who is the focal point and key facilitator of this groups shows his happiness of this momentum and said "we are now in good track to make sure we can manage our own resources. Because we worry and don't want oil palm expansion coming and destructing our forests". Adding to him Fredrik Sagisolo the Chief of Knasoimos Customary Community Council (Dewan Perwakilan Masyarakat Adat Knasoimos) raised his grateful by emphasizing, "this a new victory of customary community here in South Sorong. And we hope this inspiring other community to build their spirit to secure and manage their own forest resources".

Officially this is the 1st forests management license awarded to customary community in West Papua. The decree is the next legal steps the community need to be able to manage their forests products after Ministry Of Forestry approved and granted village forests concession in 2014. Total areas of the concession in both village are 3,545 ha and dominated by swamp, dry land and mangrove forests. Resin and sago are the chosen products that the community facilitated by Bentara Papua, Green Peace and Samdhana Institute has identifying will be the potential products to be managed by this villages forests. As confirmed by the Mr. Herman Remetwa, the head of community development division in Forestry Department of West Papua province that these Governor Decree No 181 and 182 of 2016 are part of provincial active supports to the initiative emerging in the areas since social forestry is putting as one of the key strategic issues in forests development agenda of the province in the 5 years.

Social forestry with its 12,7 million ha target are an opportunities for community those who living inside and around forests areas to gets an access to manage their resources. This is part of the current president Mr. Jokowi's regime priority program to provide more clarity and legal security for people to be able to step out from poverty by managing the resources in their territories. As reported by Mr. Sahala Simanjuntak, the head of Maluku Papua Social Forestry Unit (technical unit of Forestry and Environmental ministry) indicatively there are 254,581 ha areal that potentially facilitated as social forestry sites in West Papua Province. Beside South Sorong, there was also a concession granted to customary community in Esania - Kaimana for about 11,005 ha but it has expired last year since there is no facilitation to apply for management licenses two years after awarded.

Next Step: Packaging the detail Management Plan

Overall outcomes or dream we catches from communities in these two villages are "securing their land rights and increasing of welfare by self managing forests resources". Village forests licenses is the tools and scheme they used to meets this targeted changes by trying applying legal and sustainable forests product management at community based level. Since 2014 resin gathered from Agathis and Fatica trees been introducing by Greepeace and Bentara Papua as one of the priority product of these two village forests and its been mainstreaming as one of the core forest product to expand the business that village forests management body will manage eventhough there is no clear record or specific assessment that confirming about the potency of resin.

Sahala Simanjuntak, The Head of Maluku Papua Social Forestry Unit officially granted the sago process and production machine to the village forests management body of Sira and Manggroholo

Sago is another product emerging as priority. It is one of the cash and non cash income for the community. It growing robustly in around villages and has gradually harvesting by the community with the traditional technique the adapting for generations. Papua State University of their 2015 assessment report mentioned that there are about 40 ha of sago plots that spread in Sira and Manggroholo, of which 8 trunk per ha can be harvested and produce up to 350 kg of wet starch. At the same event of lincese Awarding, the sago production and procession machine was granted to the two communities by the social forestry units. Sahala Simanjuntak said "this is the way how ministry of forestry and environment is commitment to help community whose initiating social forestry in their region". Looking at the facts that Sago is the best option this grant has be another positive momentum for community to be more equipped with technical requirement on managing the resources.

Creating a proper management plans with accurate data potency and markets assessment are needed after the license is secured to help community in Sira and Manggrholo taking an advance steps on small scale enterprises. To effectively implement the new awarded governor license, the management body must have a solid and valid management plans for 20 - 35 years and break down detail of annual plans with simple detail business calculation of benefit costs and marketing plan that become reference for community to gets in to the real production of their forests products. On the other sides these documents are also required by the government to make sure the management licenses are applied according to the norms, procedure and standard been regulating by the law. Both Markus Kladit and Alfred Kladit as the head of village forests  management body aware that the robust requirement of forests products production and marketing should be well understood by them to secure their management practices after the governor decree received. Both keep emphasizing the needs of continue facilitation by the NGOs whose has working with them to provisioning concrete benefits and changes they can gets from this village forests.

Read More

Menanti Penetapan Kelembagaan Kehutanan di Papua Barat Pasca Penerapan UU 23/2014

Wajah penasaran dan suasana berbeda terasa pada Rapat Koordasi Pembangunan Kehutanan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di Hotel Aston Nui Manokwari tanggal 7 - 8 Maret 2017. Kenapa tidak, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak membedah program kerja dan sinkronisasi agenda antara kabupaten/kota, agenda Dishut Provinsi dan agenda kerja lembaga-lembaga UPT kementerian kehutanan di daerah, rapat koordinasi kali ini lebih padat mendiskusikan bentuk, komposisi, struktur dan pengaturan kelembagaan serta distribusi sumber daya manusia ke setiap unit yang sudah didesain oleh Pemerintah Daerah. Rasa penasaran tersebut adalah terkait dengan pengaturan tata kelembagaan yang harus diambil untuk menyesuaikan dengan amanat UU 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa urusan kehutanan bukanlah urusan wajib dengan implikasi langsung pada penghapusan dinas Kehutanan di Kabupaten/kota dan penyerahan aset termasuk personil dari Kabupaten/kota kepada Provinsi. Pemerintah harus memangkas birokrasi dan menata overlapping struktur yang sejauh ini dinilai sebagai pemborosan biaya rutin pegawai. Atau dengan kata singkat sekarang ini semua urusan kehutanan di daerah menjadi tanggung jawab provinsi, dimana kondisi ini sudah efektif diterapkan sejak oktober 2016 Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota sudah tidak lagi diakui dan tidak berjalan. "jadi bagaimana status kita? Jabatan dan tanggung jawab apa yang melekat? Kapan CDK atau KPH akan efektif dijalankan? Siapa yang akan dilantik dan pada posisi apa?" Kira-kira ini beberapa pertanyaan dominan yang muncul dari peserta terutama mereka yang berasal dari kabupaten/kota. "Ade kita juga belum tau pasti, semua lagi mengikuti dan menunggu keputusan dan arahan dari provinsi" Kata seorang perwakilan dari Kabupaten orang yang saya kenal ketika saya bertanya bagaimana status-nya?

Implikasi besar tentunya pada delay pekerjaan yang panjang. Pak Erens Ngabalin, Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari misalnya secara lugas kembali menyampaikan keberatannya terhadap implementasi UU 23/2014 yang dianggap tidak secara holistic dan tidak manusiawi melihat kepentingan daerah dan staff-nya dalam memberikan pertimbangan terhadap efektifan layanan kehutanan di daerah. "Hutan di Papua ini Luas dan butuh orang di Kabupaten/Kota untuk bekerja, bisa dibayangkan sekarang kosong unit-unit dan petugas-petugas di lapangan karena perubahan yang terjadi - apa yang diharapkan dari cita-cita dan target pengamanan hutan?" terangnya. Penegasan ini merespon presentasi Bapak Ir Bachril Bakhi, M. App dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir memenuhi undangan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat memberikan materi tentang kelembagaan kehutanan berdasar UU 23/2014 dan PP 18 2016. Dalam penjelasannya Pak Bachril mengatakan "point penting dari perumusan dan persetujuan UU 23/2014 adalah efisiensi anggaran belanja negara. Kajian yang dilakukan oleh Depdagri menemukan bahwa ada rasio belanja yang tidak seimbang dimana >50 % anggaran dipakai untuk belanja pegawai ketimbang belaja modal yang dibutuhkan untuk pemerataan dan percepatan pertumbuhan ekonomi terutama di level masyarakat. Implikasi penerapan kebijakan Otonomi Daerah sebelumnya adalah alokasi anggaran untuk mendukung program-program produktif dan bentuk lain pemberian manfaat ke masyarakat kurang terasa". Selain itu di Tambahkannya "pengaturan kelembagaan mempertimbangan aspek teknis layanan langsung kepada masyarakat, untuk Cabang Dinas Kehutanan dan UPTD misalnya dia mengambil peran operasional teknis mendukung kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh dinas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat". Pak Bachril kembali menekankan bahwa ada proses penilaian dan kajian berdasarkan skoring sebagaimana regulasi mengatur-nya untuk menentukan pembentukan unit-unit kerja untuk layanan kepada masyarakat yang lebih optimal sebagaimana amanat Presiden untuk memastikan bahwa ada penghematan antara 10 - 15% dari belanja pegawai untuk dialokasikan kepada program-program langsung kepada masyarakat.

Secara legal pasca UU 23/2014 ditetapkan pemerintah telah mengemas dan menyiapkan perangkat regulasi dan arahan teknis untuk bisa dipedomani oleh daerah melakukan penataan kelembagaan dan birokrasi tanggung jawab di daerah dengan penekanan pada urusan administrasi dan fungsional yang efisien dan efektif. Untuk urusan kehutanan misalnya ada 2 rujukan aturan utama yaitu PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup No 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai tindaklanjut, pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat bersama dengan DPRD Provinsi telah juga mendorong dan menetapkan PERDA No 7 Tahun 2016 Perangkat Daerah di Provinsi Papua Barat yang menyebutkan juga tentang pengaturan kelembagaan urusan kehutanan dan lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat. "Diskusi tentang kekhususan Papua sudah juga dibangun di Jakarta, sehingga saat ini Permendagri Tentang Kelembagaan Papua tinggal menunggu pencatatan Nomor di Kemenhumham" Kata Pak Bachril. Permendagri yang dimaksudkan No 12 Tahun 2017 ini adalah bentuk komunikasi politik dan teknis dari provinsi untuk memastikan kepentingan tata layanan kehutanan di Papua dan Papua Barat yang luas hutannya mencapai 40 juta ha dengan prosentasi tutupan >90% bisa terlaksana dengan Baik. Lebih lanjut, menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. F.H Runaweri,MM peraturan Gubernur mengenai kelembagaan kehutanan di Papua Barat yang menyebutkan jumlah dan struktur CDK, UPTD dan KPH di Provinsi Papua Barat sedang disusun. "Dokumennya sudah ada dan sudah dibawa untuk didiskusikan di Kemendagri, tetapi kemendagri masih meminta kajian Akademis. Sehingga saat ini kita meminta UNIPA untuk membuat kajian teknis tersebut" tegas Pak Kadis menegaskan sesi sebelumnya dimana 3 Dosen Fakultas Kehutanan UNIPA memaparkan kerangka kajian yang akan dilakukan terhadap kelembagaan urusan kehutanan di Provinsi Papua Barat.


Layanan Kehutanan yang Terhambat 

Implikasi langsung dari pelimpahan aset dari kabupaten/kota ke provinsi, penghapus dinas kehutanan di kabupaten dan perombakan birokrasi didaerah adalah fakum-nya aktifitas pelayanan kehutanan di daerah. Kepala KPHP Sorong misalnya menghighlight berkurangnya kontrol terhadap aktifitas penebangan dan pemuatan kayu dengan dasar ijin pemungutan yang terjadi selama proses delay pengaturan kelembagaan ini. "melihat efisiensi anggaran sah-sah saja, tetapi tetap harus memperhatikan produktifitas pengelolaan dan pengamanan hutan didaerah. Jangan sampai hutan dan masyarakat yang menjadi korban" pesan Kepala KPHP Sorong D.Lumbangoal kepada Perwakilan Depdagri. Senada dengan Kepala KPHP Sorong, Perwakilan dari Kabupaten Maybrat bapak Wafom juga mengangkat isu kritis tersebut tentang pentingnya percepatan penataan kelembagaan, struktur dan tanggung jawab sampai kedaerah sehingga pekerjaan bisa segera dijalankan. Sorotan terhadap aspek layanan pastinya menjadi titik penting Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat untuk bersama dengan pihak pemerintah terkait mengatur secara baik dan cepat kelembagaan ini. Tentu dengan pengaturan tentang komposisi, jumlah dan bentuk layanan operasional yang tepat. Pada sesi tanya jawab tentang naskah akademis saya mengusulkan agar "(1) apa saja UPTD Teknis yang harus dibangun dan yang mana tugas dan fungsinya belum melekat pada desain besar yang diatur dalam kebijakan PP 18 maupun PermenLHK 74/2016? (2) berdasarkan kriteria dan indikator sesuai aturan dan dasar yuridis/akademis berpijak tentang kondisi hutan Papua, para pakar kehutanan di dareah perlu membantu pemerintah untuk merumuskan jumlah dan komposisi kompetensi bidang operasional disetiap unit yang akan dibentuk sebagai pelaksana program-program yang disusun Dinas Kehutanan Provinsi.

Informasi tentang proses yang sedang ditapaki oleh pemerintah Provinsi Papua Barat terutama Dinas Kehutanan untuk memperjuangkan bentuk kelembagan, komposisi struktur organisasi termasuk pengganggaran nampaknya belum membuat mereka yang hadir lega terutama karena semua proses yang berjalan masih memakan waktu panjang untuk proses review, bedah sampai penetapan. Apakah tendensius untuk menunjukan antipati terhadap kebijakan pusat dan pengaturan kebijakan terkait UU 23/2014 yang dinilai merugikan Papua menambah daftar pemicu konflik psikis antara daerah dan pusat yang kemudian harus mengorbankan pelayanan kehutanan di daerah. KPH dibahas khusus tetapi belum mendapatkan perhatian serius. Dalam pemaparannya Kepala Dinas Kehutanan menampilkan 8 kerangka isu strategis kehutanan yang akan dikonkritkan dalam program detail oleh Dinas Kehutanan dimana pembangunan dan support operasionalisasi layanan KPH belum masuk khusus sebagai isu utama, tetapi diarahkan untuk menjadi bagian didalam 8 isu ini. 8 Isu tersebut adalah: (a) pemberantasan illegal logging, (b) optimalisasi penerimaan PNBP, (c) perambahan hutan, (d) pemberdayaan masyarakat, (e) pemantapan kawasan hutan, (f) pengaturan tata industri kehutanan, (g) peran serta masyarakat adat dan (h) perhutanan sosial. Sekalipun begitu, apabila dilihat masih banyak overlapping isu yang sebenarnya hanya menjadi satu isu kunci, tetapi tentu point kritisnya adalah semua ini akan bisa di programkan baik sampai dilaksanakan dengan capaian yang diharapkan apabila struktur, kelembagaan dan distribusi sumber daya manusia di laksankan dengan tepat.

Read More

Solar Panel To Powering the Provincial Office Building in Arfai - Manokwari

Solar Panel Instalation in Arfai Just Bellow the Provincial Office Block

The West Papua Government has stating to applying low emission development approaches by installing the solar panel to generate the electricity and powering all the entire Provincial government building that now built in Arfak hill Manokwari, West Papua. Eventhough not effectively operating but the panels is claimed to reduce the current dependency in fossil fuel diesel machine in electricity company. This should come as an innovative action to catch the potency of sun energy in Manokwari that enormously high. When in sunny day the hot sunny shine can reach 35 degree Celsius. There is no confirmation yet how much electricity energy can be produced from this plant.

Read More

'Koba-Koba' Is Still Alive

What would you image to have one product that can be used for more than 5 purposes? Like keep your body warm, become umbrella when the rains come, become a mattress for sleep, become a temporary foods bags for commutes and the bags to keeps your money or any material while you are traveling.  I don't thinks it easy for us to find it. We always bring many things for over travelling needs. Each material based its function as mentioned above are different I think and we should puts them in out big travel bag to do travelling. And if you ask me I will says it is "Koba-Koba' from the bird head of Papua Island.

Koba-koba is the local words describing this multipurpose material that form by the sawing Pandan leaf and be used by people in the Papua particularly those in the bird head of Papua for travelling. I'm happy to remain see this product are still alive until now even though its rarely found. Because I do remember the story my father told me about the importance of "koba-koba" in their childhood times with it uses for different purposes. One of the fantastic story when he said before Papuan people touching modern mattress, koba-koba is always likes a treasure particularly for the new birth women to lays their baby while sleeping. It is also the playing areas for  the baby while her mother cultivating their traditional garden and when the baby was sleeping it is used to cover the baby. When the rains come people will use this as umbrella. Another inspiring story he told me was when he went out from the village to access better education about 43 years ago his mother only gave him two piece of yams and 1 small slices of roasted wild pigs that putted in the Koba-Koba while advised him with words "Namo Tuan/become a success man" with this small things.

Happy to see this traditional hand made multipurpose koba-koba is still alive. In September 2016 during the trip preparation to Waibem Village, I found this in Sausapor of Tambrauw when two people wearing it to cover their body from rain. I know it is rarely to find it now and the purposes might has changes much since the new modern material and facilities are easily to access by community in town. Number of woman with the ability to sawing this koba-koba has also decrease by their ages and no class for handy craft to transfer knowledge and value to the next generation. To confirm this fact, I met Mama Baru - she was told me that "the new coming synthetics umbrella, sponge mattress, plastic bags and plastic box to package food for traveling has changing much their willingness to keep produce koba-koba". She also express her sadness by saying "I sad because most of the recent generation are not longer aware of this big cultural knowledge and mostly chose the synthetics material for the needs". 

Since is made from natural material i've learned from my family that this material can be used until 2 years and then you needs to sawing the new one because after two years its mostly broken by its ages and used especially when people using it as umbrella. Question are again appeared in my hear - how long this local knowledge and handy craft will still alive? What action do we need to take to secure the tradition and this valuable wisdom and tradition of having ecological friendly multipurpose material?  

Sometime Koba-Koba Is Used In the Traditional Ceremony

Read More

Opini: Membangun Ekonomi Papua - Dimana Saja Gap-nya?

Selasa 21 February 2017 Jam 22.05 WIT (20.05 WIB) Live di Metro TV http://video.metrotvnews.com/economic-challenges, disajikan diskusi menarik tentang "Mendongkrak Ekonomi Papua" di acara Economic Challenges yang dipimpin oleh Suryopranoto dan Leonard Samosir. Diskusi ini menampilkan 3 Narasumber kunci yaitu. (1) Bapak Michael Manufandu - Senior adviser untuk Pembangunan di Papua, (2) Ibu Adriana Elisabeth - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI dan (3) Bapak Satya Widya Yudha - Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI. Arahan pembukan yang mengangka relita pertumbuhan ekonomi di Papua yang belum menunjukan kualitas-nya terkait pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan ini dikemas secara padat dengan serial topik yang mengupas: pendapatan asli daerah, pengeloaan dana otsus untuk pembangun infrastruktur dan sosial, investasi dan ketimpangan sosial serta pengentasan kemiskinan dalam target pertumbuhan ekonomi.

Paradoks of Papua "Miskin diatas Tanah yang kaya" harusnya dihighlight diawal tentang ukuran pertumbuhan ekonomi pada level micro untuk melihat apakah angka pertumbuhan yang tunjukan dengan fakta income per household bersifat merata atau mungkin ada pencilan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Leonard Samosir dalam pengantarnya memasuki sesi kedua diskusi menunjukan data statistik dimana angka pertumbuhan ekonomi di Papua cenderung meningkat tetapi kontribusi sektor extraksi sumber daya alam masih sangat significant tehradap GDP dan PDRB. Dimana pada tahun 2016, tanpa tambang pertumbuhan ekonomi Papua hanya 6.52 % sedangkan sedangkan dengan ditambahkannya Tambang pertumbuhan ekonomi Papua meningkat 2.7% menjadi 9.21%. Hanya kemudian angka ini sebenarnya harus dilihat kritis karena sektor Tambang hanya menyerap tidak lebih 10% tenaga kerja Papua yang lebih banyak menumpuk pada sektor ekonomi "primitif" seperti perikanan/kelautan, perburuan, pertanian tradisional dan kehutanan yang nilainya mencapai 1.1 jt orang atau sekitar 70% dari total tenaga kerja pada usia produktif di Papua. Freeport dan British Petroleum sebagai perusahaan multinasional skala besar mendapatkan perhatian tersendiri dalam diskusi ini tentang kontribusinya-nya terhadap penerimaan negara dan bagaimana juga kontribusi-nya dalam pembangunan pada wilayah dimana dia bekerja menujukan bagaimana serapan tenaga kerja yang ada.

Semua pertanyaan yang diangkat adalah pertanyaan kritis seperti pertanyaan Kepada Ibu Adriana dari pak Suryo "sebetulnya arah pembangunan kita di Papua itu, apakah mengandalkan sumber daya alam sebagai berkah atau sebagai kutukan?". Ibu Adriana memberikan penjelasan yang baik tentang bagaimana semua master plan pembangunan ekonomi di Papua lebih banyak bicara fisik dan infrastruktur dari pada pembangunan Manusia. Tentu pernyataan ibu Adriana adalah valid dengan fakta-fakta sosial saat ini dan juga percepatan pembangunan infrastruktur dan fisik yang tidak berimbang dengan pembangunan manusia. Implikasinya adalah ketimpangan dan kecemburuan sosial karena sebagian besar dari mereka yang mampu mengakses pekerjaan-pekerjaan fisik dan profesional adalah bukan orang asli Papua. Ditambah lagi arus dagang dan pengendali barang dan jasa untuk kebutuhan konsumber primer dan rutin adalah pengusaha-pengusaha non Papua yang pada beberapa fakta juga mendorong pertumbuhan penduduk akibat migrasi yang meningkat orang-orang non Papua untuk datang mencari nafkah dan hidup dan tingginya peredaran uang di Papua. Timika dan Bintuni hanya gambaran kecil dari keterpurukan ekonomi masyarakat local ditengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan fisik infrastruktur yang pesar.

Apabila diijinkan untuk menambahkan pertanyaan saya akan mengajukan dua pertanyaan berikut kepada ketiga narasumber : (1) "dari kerangka  kebijakan nasional untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, kira-kira keuntungan dan pertumbuhan siapa yang menjadi orientasi utama?" (2) "Dengan fakta bahwa 70% orang Papua mengerjakan sektor 'Ekonomi Primitif' apa langkah konstruktive yang harus dibangun untuk mastikan bahwa sektor-sektor ekonomi primitif ini dalam secara bertahap bertransformasi menjadi sektor utama penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi di Papua?". Kedua pertanyaan ini sebenarnya yang menjadi akar gejolak ekonomi dan gerakan sosial di Papua yang melihat pemerintah Indonesia belum Mampu membangun Papua karena cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro yang berpihak pada pemodal besar ketimbang memprioritaskan kemandirian dan perkembangan ekonomi lokal. Mungkin kalau dilihat dari jangka pendek dengan target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah mengandalkan sektor ekonomi extractive besar adalah langkah cerdik secara cepat mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi secara massive tetapi secara jangka panjang belajar dari kasus Freeport, PT PN Kepala Sawit di Prafi dan Beberapa perusahaan Kayu akan berdampak negatif pada tata nilai sosial dan lingkungan. Dan pemerintah masih terkoptasi dengan melihat ekonomi primitif tidak punya peluang untuk berkembang menjadi ekonomi profesional yang mampu memberikan pertumbuhan yang optimal bagi negara. Ketimpangan prioritas dan arah pembangunan ekonomi yang juga mempengaruhi cara pemerintah melihat percepatan pembangunan economi secara makro inilah yang sepertinya menjadi faktor kunci kenapa kemudian banyak pihak yang masih menggang sepele aktifitas-aktifitas ekonomi di Sektor 'primitif' seperti perikanan/kelautan, pertanian tradisional, perburuan dan kehutanan. Ironis tentu-nya.

Pasar Local di Enarotali Paniai - Papua

Argumentasi bahwa sektor ekonomi primitif yang jelas-jelas adalah ketahanan ekonomi micro masyarakat tidak menjadi perhatian dan cenderung dipandang sebelah mata adalah beranjak dari pengalaman Dinas Kehutanan Provinsi Papua memperjuangkan implementasi dari PERDASUS 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua. Sejak 2008 ditetapkan dan secara efektif 2011 berjalan semua konsesi masyarakat adat tidak bisa beroperasi karena tidak dikeluarkannya persetujuan tata usaha kayu yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Alasan yang disampaikan adalah nomenklatur Hutan Masyarakat Adat yang tidak ditemukan dalam UU 41 Tentang Kehutanan Tahun 1999. NSPK kemudian diperjuangkan sejak 2013  untuk pengakuan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat Papua tetapi pertimbangan politis dan nampaknya untuk keraguan bahwa masyarakat adat Papua belum bisa menjalankan praktek pengelolaan hutan lestari mempengaruhi KLHK untuk mengeluarkan Permenhut NSPK ini. Ini adalah salah satu contoh, tentu masih ada contoh lainnya seperti bagaimana lambatnya implementasi pengakuan hak atas Tanah Adat Masyarakat di Papua sebelum HGU-HGU diberikan kepada konsesi besar. Kosong-nya regulasi-regulasi teknis pada sektor-sektor primitif dimana masyarakat adat bergantung untuk mengerjakan aktifitas ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat adat pemilik Sagu di Sorong Selatan. Pilihan pemerintah untuk menghadirkan perusahaan Nasional besar seperti ANJ dan Perhutani untuk mengembangkan "Big Modern Sago Factory in Indonesia" untuk memenuhi jutaan ton target export sagu nasional adalah bagaimana upaya perusakan ketahanan ekonomi lokal dan perubahan tata konsumsi sosial komunitas.

Sampai pada titik pertanyaan kritis baru: desain dan teori pembangunan ekonomi seperti apa yang tepat didesain untuk Papua dengan kondisi saat ini? Apakah kita masih tetap ngotot untuk mengukur pertumbuhan, pemertaan dan keadilan sosial ekoomi kepada orang Papua dari data PDRG, GDP dan Pertumbuhan ekonomi lainnya yang umumnya menampilkan angka Makro dimana pengaruh sektor-sektor tertentu yang bukan milik orang Papua lebih dominan? Sorotan ini tentu tidak bisa hanya dijawab dengan meningkatkan atau mengurangi uang otsus Papua. Argumentasi Pak Satya tentang nilai uang Otsus yang menjadi 5 triliun Rupiah di Tahun 2016 ditambahkan pembiayaan Infrastruktur mencapai 2 Triliun Rupiah adalah sah-sah saja untuk mengklaim perhatian negara dari kacamata Legislatif tetapi sebenarnya belum sejalan tentang bagaimana executive terutama bagian teknis yang terkait dengan 70% sumber penghidupan orang Papua bertindak. Setidaknya ada 5 hal yang perlu dilengkapi pemerintah selain dari pada pemberian uang dalam jumlah yang besar yaitu:

• Menghadirkan pengakuan, perlindungan dan pengamanan hukum hak atas tanah dan sumber daya alam milik orang Asli Papua. Kasus freeport, BP, Wasior Berdarah, PT. Nabire Baru (Sawit), PT PN Prafi dan Arso (Sawit) dan beberapa kasus lain dimana perjuangan masyarakat adat selalu mentok di pengadilan karena minimnya regulasi yang berpihak adalah contoh yang baik bagi pemerintah untuk mewujudkan ini. Reforma agragria sebagaimana amanat Presiden JOKOWI dalam NAWACITAnya sedianya harus diwujudkan juga secara bertahap di Papua untuk menjaga ketimpangan sosial yang mungkin terjadi. 
• Membangun dan menyediakan regulasi teknis terkait pengelolaan berkelanjutan dari sektor-sektor ekonomi primitif milik masyarakat adat harus disediakan. Dimana dalam pengembangan Norma, Standar, Kriteria dan Prosesnya, regulasi ini diakui secara nasional yang mempertimbangkan karakter sosial dan kemampuan kelola dari masyarakat adat Papua dan memberikan jaminan usaha ekonomi yang aman bagi orang Papua. 
• Membangun protokol investasi yang benar dan berpihak kepada masyarakat. Fakta bahwa masyarakat selalu tahu dan berhadap dengan satu investasi yang masuk ke wilayah setelah proses antara investor dan pemerintah selesai pada prakteknya menyisakan persoalan panjang dengan penolakan sosial dan konflik dilapangan. Selain itu juga pada saat investasi berjalan dan berdampak pada masyarakat, sebagai korban masyarakat lebih dominan disalahkan karena pengaturan prioritas investasi yang lebih berpihak kepada pemilik modal. Sehingga membangun iklim dan kerangka investasi yang ramah sosial di Papua adalah ketika protokol investasi secara tegas mengatur dan memberikan jaminan partisipasi dan negosiasi masyarakat dalam phase inisiasi investasi sampai implemetasinya termasuk pengawasan. 
• Paradigma dan budaya kerja di level executive. Perubahan budaya dan qualitas layanan pekerjaan yang baik dengan mengutamakan quality based on outcome for change dibandingkan tetap pada kondisi saat ini dimana output based on quantitative achievement adalah bentuk yang harus terus dicoba. Orientasi dan cara kerja proyek fisik pemerintah perlu dirubah dengan penekanan pada bagaimana implikasi ketahanan dan kemandirian ekonomi dari masyarakat Papua dari proyek yang dikerjakan. 
• Inovasi dan pengembangan terus paket-paket pendidikan, pelatihan dan penguatan kapasitas lainnya baik formal maupun informal untuk mempersiapkan orang Papua mengakses pekerjaan-pekerjaan saat ini. Pertumbuhan pembangunan fisik, pengembangan ekonomi, bisnis keuangan dan ruang kerja baru yang semuanya membutuhkan tenaga terdidik dan terlatih faktanya didominasi oleh non Papua.

Akhirnya tidak hanya untuk Papua sebenarnya tetapi untuk semua wilayah-wilayah dengan SDA melimpah di Indonesia yang juga masyarakatnya terpuruk secara ekonomi Pemerintah perlu lebih dalam melihat fakta ekonomi mikro yang banyak menjadi tumpuan masyarakat untuk dikelola, dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerahnya. Orang Papua tentu akan sangat bangga apabila BPS pada satu ketika tidak kaku dengan sistem pencatatan statistik pertumbuhan ekonomi makro saat ini, tetapi menunjukan bagaimana masyarakat adat Papua dengan kepastian hukum hak atas ruang adatnya dan dengan pola pemanfaatan SDA secara legal dan berkelanjutan mampu mengubah sektor ekonomi primitif menjadi ekonomi profesional yang berkontribusi pada nilai PDRB dan GDP secara keseluruhan dari daerah dan Nasional. 

Anak-anak dengan rumah di pegunungan di Tambrauw Papua Bara

Read More

GPS Venture, Aplikasi GPS Offline Terbaik Untuk Outdoor Tracking

Pada saat pertama kali menggunakan smartphone berbasis android, satu bagian bawaaan produk ini yang sangat saya sukai adalah GPS fiture-nya. Kita bisa menjumpai disetiap smartphone bahkan untuk smartphone yang murahanpun fitur GPS dengan kualitas A-GPS atau ditambahkan GLONASS bisa kita temukan didalam spec-nya. Tetapi kemudian karena awalnya sistem kerja smartphone yang saya pahami adalah menggunakan paket data dengan koneksi jaringan seluler/internet yang aktif maka saya selalu kaku dengan penggunaan bawaan aplikasi seperti google maps dan geo-tagging apabila mengambil photo objek tertentu yang ingin kita rekam juga posisi geografisnya. Sampai kemudian muncul pertanyaan pada saat beberapa diskusi saya dengan teman-teman penggiat pemetaan sebut saja Bang Martin Hardiono. Berawal dari diskusi ini dengan mengoptimalkan canggih-nya om google, saya kemudian mencari "android application for offline GPS tracking". Hasilnya pun banyak rekomendasi ternyata dari om Google, seperti GPS tracker, Map Factor, Maverick GPS Navigation, Maps Me, dll. Saya pun kemudian mempertimbangkan lebih jauh: (1) ukuran dan fitur yang ditawarkan, (2) operasi-nya yang sederhana, (3) akurasi pengambilan data walaupun sudah pasti jauh dari GPS navigasi bahkan GPS Geodetik, (4) kestabilan perekaman data geografis dan (5) format penyimpanan data yang bisa dikonvert untuk dikemudian dikelola dengan software GIS seperti Arc GIS dan QGIS yang saya gunakan. Pilihan itupun kemudian jatuh pada applikasi GPS Venture.

Applikasi GPS venture dibandingkan dengan applikasi GPS offline lainnya ukurannya sangat kecil hanya 1,9 MB dan pada saat terinstal penggunaan memori hanya maximum 8MB tergantung photo yang kita ambil pada saat perekaman tracking. Applikasi ini bisa kita download langsung dari play store google, ini link-nya: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ventureGPSFree yang didalam situ-nya disebutkan pengembangnya adalah David Vuco. System yang dikembangkan dalam GPS venture mencakup beberapa fitur sederhana dari perangkat GPS yang selalu digunakan para navigator, mapper dengan perangkat seperti GPS Navigasi produksi Garmin atau Oregon yaitu: (1) merekam titik, (2) merekam rute perjalanan, (3) merekam gambar lokasi titik dengan geo-tagging informasi, (4) menerima dan mengirimkan sms berisi informasi lokasi kita, (5) overlay atau menunjukan lokasi dan rute pada peta google atau peta opensource lain dan (6) navigasi mencari lokasi tertentu. Beberapa vitur didalamnya juga membantu untuk melihat elevasi dan tampilan 3D lokasi kita. Hasil rekaman, titik lokasi, rute dan wilayah disimpan dalam format data KML yang bisa kita simpan didalam SD Card atau langsung kita email untuk kebutuhan-kebutuhan sharing informasi lokasi yang urgent. Data KML ini kemudian bisa dibuka di perangkat GIS untuk di transfer kedalam format shp (shapefile) yang compatibel dengan operasi-operasi data vektor GIS.  

Sejak 2015 saya mulai menggunakan applikasi ini didalam smartphone saya yang lama yaitu Caterpillar B15 dan kemudian saya menginstalnya kembali pada smart phone saya yang sekarang Advan D50S. Sampai sejauh ini applikasinya berjalan dengan baik dan membantu kebutuhan outdoor saya. Beberapa hasil rekaman dan olahan data spasial dengan sofware QGIS (open sources) sudah saya lakukan untuk tujuan uji alat seperti: trip saya ke Gunung Meja di Manokwari Papua Barat, trip didalam kota Kaimana dan trip saya dari Kasonaweja mengikuti sungai mamberamo sejauh hampir 164 KM by boat menuju Kampung Papasena di hulu sungai Mamberamo. Hasilnya cukup baik dan membantu untuk merekam jejak perjalanan dan delinasi wilayah, perekaman rute dan titik dari wilayah kunjungan saya. Secara spasial dan geografis fitur-fitur dengan fungsi-fungsi yang disediakan secara default didalam applikasi GPS Venture sangat membantu kenyamanan operasi teknis delineasi tentang kawasan dan lokasi yang dikunjungi, melihat jarak tempuh dan elevasi dari lokasi tersebut. Pengoperasiannya yang mudah karena sebagian besar fitur dan fungsi disajikan secara sederhana juga mendukung pengguna pemula untuk cepat menguasai pengoperasian applikasi ini. Kemampuan operasinya secara offline tanpa harus terkoneksi dengan sambungan paket data internet adalah keunggulan tersendiri pastinya dimana dapat digunakan di hutan, padang rumput, pulau atau wilayah outdoor lain diluar jangkauan cellphone signal untuk merekam titik dengan mengoptimalkan A-GPS yang ada di smart phone kita dan sudah terbukti. Akurasi tentu menjadi kelemahan. Saya sendiri belum melakukan uji untuk melihat berapa besar error atau kesalahan perekaman dari titik sebenarnya karena tidak memiliki GPS Geodetic atau GPC-GCP pada wilayah yang saya kunjungi untuk melakukan analisis perbandingan atau uji kesalahan titik. Tetapi untuk melihat tingkat kepercayaan terhadap data geografis yang terekam, saya melakukan uji sederhana dengan meng-overlay data-data hasil perekaman dengan GPS Venture dengan smart phone saya dengan google maps dan peta dasar yang tentang jaringan sungai dan jalan milik pemerintah. Hasil yang temui adalah kesalahan perekaman rata-rata antara 1 - 2 m (tidak besar) dari peta dasar yang ada. 

Fiturnya dengan size kecil dan ukurannya operasinya yang relatif menyerap data yang kecil secara terbukti cukup efisien untuk penghematan daya baterai pada saat kita melakukan tracking atau field trip. Pengalaman saya, untuk baterai berkapasitas 2000 - 3200 mAh, masa aktif dan operasi smartphone kita dengan kondisi offline selama 13 jam itupun ditambah dengan pemutar lagu MP3. Tentu dengan kapasitas yang ada, GPS ini adalah teman yang baik untuk tracking dan kegiatan pemetaan sederhana untuk memberikan informasi tematik dan lokasi/rute/area tertentu yang kita ingin orang lain ketahui. Sebagai GPS yang bekerja dengan kualitas GPS yang kecil sudah pasti kekurangan terbesar dari applikasi ini ada di akurasi sebagaimana yang saya deskripsikan diatas. Dengan fitur yang terbatas pastinya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti fishing atau hiking pada kondisi yang extreme GPS ini tidak banyak membantu, tetapi bisa dikombinasikan dengan applikasi lain yang membantu seperti altimeter, thermometer, compass offline dan fitur pengukur cuaca lain yang saat ini tersedia secara banyak dan bebas di google play store. 

Saya merekomendasikan applikasi ini untuk digunakan bagi para pencinta outdoor terutama untuk pekerjaan mapping cepat sebuah area, merekam titik dengan geo-tagging dan merekam jejak perjalanan yang kita lakukan pada misi tertentu. Fiturnya yang sederhanya dengan pengoperasian yang sangat mudah sudah pasti memberikan kelebihan tersendiri bagi applikasi ini. Saya berharap bisa menyediakan modul singkat penggunaan applikasi ini, tetapi sebenarnya secara cepat kita bisa mengoperasikankan dengan butuh waktu 1 hari saja belajar sekalipun sebagai pemula. Silahkah mencoba dan semoga bermanfaat. 

Read More

"Dari Hasil Tambang Pasir di Kota Sorog inilah Kami Hidup!"

Kami Menambang Pasir Untuk Hidup

Siang itu kira-kira pukul 13.30 berdiri dengan pakaian kerja yang lengkap Bapak Yance Way menyekop pasir didepan gubuk dan bak pasir yang dia bangun untuk menampung pasir hasil galian di parit samping bak penampungnya. "Dari hasil gali pasir ini saya bisa mendanai 2 anak saya yang kuliah. Satu sudah berhasil selesai dari UKIP Sorong dan sekarang bekerja di Pendamping Kampung, Program Pak Jokowi" begitulah dia memberikan pernyataan bangga tentang berkat dari aktifitas penambangan pasir yang dia lakukan. Disampingnya juga bekerja Mama Frederika Fairyo yang juga bekerja sebagai penambang pasir; "saya menambang pasir untuk biaya sekolah anak-anak saya, salah satunya sekarang sudah semester 7 jurusan Akuntansi keuangan di Potianak, Kalimantan Barat" tambah mama Frederika dari pernyataan Bapa Way.

Ya tepat Kompleks Pahlawan, Kota Sorong, bejejer pasir-pasir yang siap dijual untuk kebutuhan pembangunan di kota sorong. Jumlahnya pun berfariasi per orang ada yang sudah diisi didalam karung, ada juga yang masih dalam bentuk tumpukan-tumpukan yang ditutup dengan terpal.  "pasir halus harga-nya Rp. 25,000/karung sedangkan yang kasar 20,000/karung kita jual setiap hari ini" sebut Bapak Baldus Kambu, salah satu penambang di Pahlawan. Sebagian besar pasir yang mereka jual mereka peroleh dari upaya menggali disekitar rumah mereka masing-masing, dari parit saluran air yang ada disamping taman Makan pahlawan ada juga yang dibeli dari wilayah lain di kota Sorong seperti Malanu apabila musim kering. Pada saat musim hujan beralatkan sekop, gerobak dan karung mereka menggali dan menampung pasir yang ada dijangkauan mereka dan masih didalam wilayah yang menurut mereka pas untuk menambang. Sedangkan pada musim kemarau mereka harus mengeluarkan kocek antara 1 - 1,5 juta rupiah untuk membeli pasir dari wilayah lain. "ya itu yang kami lakukan untuk mendukung kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah seperti saya ada 3 cucu yang masih dibangku SMA dan SMP dengan kebutuhan biaya yang besar" terang bapak Baldus Kambu. Dalam sebulan mereka bisa meraih pendapatan antara 2 - 3 juta rupiah.

Aktifitas penambang ini sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1960 mulai dengan kebutuhan pembangunan yang meninggkat. Hampir sebagian besar penambang dan mereka yang terlibat adalah orang-orang dari Suku Maybrat yang tinggal disekitar daerah Pahlawan. Jumlahnya pun lumayan banyak, ada sekitar 22 Keluarga yang masing-masing mengolah pasir di tempat ini. Bapak Yance Way dan Bapak Baldus kambu misalnya mereka sudah bekerja menambang pasir dan melakukan transaksi jual beli pasir sejak tahun 1987 sedangkan Mama Atonia mulai menambang sejak tahun 1998.

Aspek Regulasi dan Perhatian Kontrol Lingkungan Tidak Menjadi Perhatian 

"Apakah bapak dan mama membayar retribusi atau pajak atau biaya lain kepada pemerintah untuk pasir yang ditambang ini?" tanya saya memulai explorasi terhadap pemahaman regulasi dan dampak lingkungan dari penambangan. "Tidak, kami tidak membayar biaya-biaya apapun kepada pemerintah. Semua penghasilan kami bersih kami terima untuk kami" jawab mereka bersama. Bahkan pengetahuan tentang siapa unit di pemerintah atau badan pemerintah yang bertanggung jawab mengurusi pertambangan pasir tidak mereka ketahui. "selama ini orang pemerintah datang hanya kasi kami bantuan seperti gerobak, sekop dan payung" Tambah mama Frederika. Tidak ada kontrol, monitoring atau diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para penambang dan pedagang pasir ini membuat mereka acuh dan merasa persoalan penambangan pasir sama sekali tidak ada aturan yang mengaturnya.

Kepekaan terhadap dampak lingkungan juga belum disadari penting. Orientasi memenuhi kebutuhan keluarga mendorong mereka untuk tetap berpikir bahwa penambangan yang dilakukan konsekuensinya kembali kepada mereka yang menanggungnya. "beberapa kali sudah terjadi longsor atau banjir kecil. Ada pernah sekitar tahun 2010 - 2011 terjadi disini dan Pak RT meminta warga untuk hati-hati tetapi setelah itu kembali baik" jelas seorang mama yang duduk disamping Bapak Baldus Kambu. Sejauh ini belum ada satu badan pemerintah atau non pemerntah yang pernah datang untuk memberikan sosialisasi atau penidikan lingkungan kepada para penambang untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam nanambang. Dampak yang mereka lihat lebih ke dampak fisik lokasi penambangan seperti parit yang makin rusak dan belum pada resiko buruk yang mungkin akan terjadi apabila banjir atau longsor tiba-tiba datang.


Bisnis Individu dan Belum Terstruktur Dengan Rencana Usaha Yang Baik 

Saya melihat peluang penataan bisnis yang lebih terstruktur dalam sebuah kelompok usaha dan strategi peningkatan skala usaha yang potensial di kelompok tak terikat unit bisnis ini. Tetapi keengganan untuk memulai inisiasi pembentukan kelompok usaha bersama penambang pasir belum terjadi, kelihatan pemikiran untung dan rugi menjadi tanggung jawab masing-masing adalah yang kuat dikepala merka. Semua peralatan dibeli masing-masing dari toko bangunan. Dengan pemikiran saya yang mainstream tata kelola usaha saya bertanya "pernahkah didiskusikan bersama untuk menginisiasi sebuah kelompok bisnis bersama? Misalnya sebuah lembaga koperasi? Dimana koperasi itu akan menjadi tmpat dimana setiap anggota kelompok bisa mendapatkan kebutuhtan usaha penambangannnya?". Sebagian besar dari mereka menanggapi skeptis usulan atau pertanyaan ini. Harapan yang disampai lebih ke harapan agar pemerintah memberikan masing-masing mereka pompa air ALKON agar bisa digunakan untuk semprot gunung-gunung pasir untuk diambil aliran airnya. "Para penambang di Malanu bisa lancar karena mereka punya pompa Alkon, tidak peduli musim panas atau hujan mereka bisa dapatkan pasir untuk digali berbeda dengan kita disini" kata Pak Baldus.

Read More

How Long Will This Traditional Boats of Community in South Sorong Survive?

Canoe I found in 2008 still constructed with materials from nature

Jimmy Nelson is one the Man i'm impress with his love in documenting the culture, tradition, way of live and other issues that under threat to be extinct in the current modern live. All documentary movies, picture and stories he has produces with theme "before they pass away" have inspiring me to write this story. Yaaaa.. this is about the canoe house that become a main transportation vehicles for the traditional papuan community in South Sorong. I was felt in love with this small canoe when in 2008 I did my research on Sago in Kais, Metamani and Buuk Sub-District where I found the community brought Sago powder from their village to reach the markets by sailed with this canoe. After almost 8 years I went back to this place for village forests meeting and putted in my agenda to check whether I still able to find this traditional small canoe houses or not.

As a mobile house, this canoe is equipped with all domestic needs particularly for cooking, bathing and sleeping. The small chamber withe long not event reach 4 m x 1 m are occupied by one household consists of 5 - 6 people. The body of the boats are made from hard woods while the wall, floor and roofs are made from Sago, bambo and some people using "nipah" trees. One man always sitting behind to paddle with speed of about 5-10 KM/hour depending on the whether and water stream. In 2008 when I was in Kais District for my Sago research (About 4 hours from the Town of Temibuan by long motor boat) I asked the community how long do you take to gets the town from here with this canoe, they said it usually between 2 - 3 days depending on the whether and plan if they should stop in the relative or harvesting plots or proceed directly to town.

The questioned came to my head in 2008 was "How long will this traditional small boats will survive with the massive changes in infrastructure includes all the modern facilities the government is providing to answer the transportation problem?". Some of the people looked this as a problem in term of safety and time the community should spend on the ways. Some people also counting the energy and logistic the community should expended during the long trip of paddling the canoe. I though it may will only survive in 5 - 10 years and they will move to the modern and fast transportation vehicles like the motor boat I used. In October 2016 I got that chance to assess the question i had 8 years ago. In the morning of 7th October I went down to the harbor and looking for this boats. I found one boats still in the same sizes but has physically different in material they used for wall and roof. The boat I saw has uses plastic roof (terpal) as a roof and wall inside the floor is the combination of woods and synthetic mattress changed from the previous "Pandan" mattress. Physically its has changed. The numbers is also reduced from the previous i counted. I aslo found that paddle is not longers a tools to bring the canoe moves, there are new small scale motor boats they used to sails the boat.

new modified canoe with synthetic materials I found in 2016 Just in about 8 years changed has happen to this boats. How long does it will survive in this modern world changes? How the government is seeing this boats? Do they they look this as a problem or a potency of tourism and local heritage that people can only find here is South Sorong? What action to we needs to make sure this tradition, values and its old beauty of naturals uses products to still survive or at least modified in aesthetic pattern? Will this community consider and take a serious action to protects the knowledge and skill on building this boats? Many question are then coming in the facts that many changed has happening.

Read More

Opini: Menguji Visi dan Komitmen Politik Isu Lingkungan dan Masyarakat Adat yang Kongkrit Pada CAGUB-CAWAGUB Papua Barat

Debat Publik Pemilukada Prov Papua Barat di Metro TV, Photo dari metrotvnews.com

Kemarin, 20 January 2017 jam 18.00 live di Metro TV dilaksanakan debat publik pertama Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Provinsi Papua Barat periode 2017 - 2022. Debat yang difasilitasi oleh KPUD Provinsi Papua Barat ini dimaksudkan untuk merangsang partisipasi pemilih aktif di Provinsi Papua Barat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPUD Provinsi Papua Barat Amos Atkana dalam sambutan pembukaannya bahwa "debat ini bukan merupakan proses rangkaian kampanye semata, tetapi memberikan makna dalam melihat dan mencermati untuk menentukan pilihan di tanggal 15 Februari mendatang". Menekankan pesan ketua KPU, ketua tim Pakar Bapak Agus Sumule, yang juga adalah Akademisi UNIPA sebagaimana dikutip didalam situs resmi KPUD Provinsi Papua Barat mengatakan bahwa "Kalau bisa mereka (cagub-cawagub) lebih bisa muncul dengan program-program yang tajam dan kongkrit lagi. Sehingga masyarakat bisa lebih bergairah memilih calon pemimpin yang diharapkan".

Salah satu bagian penting yang perlu diukur dari visi, komitment politik serta rancangn program konkrit kedepan adalah pada isu pengelolaan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan keberpihak terhadap pengamanan hak adat dan penguatan kapasitass masyarakat adat di Papua. Karena salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih adalah menjalankan tata kelola sumber daya alam yang bermanfaat dan beripihak kepada masyarakat serta mewujudkan perlindungan kualitas lingkungan dan daya saing masyarakat ditengah perubahan pembangunan sekarang. Apabila saya hadir dan diberikan kesempatan bertanya pada debat ini, beberapa point diatas akan saya tanyakan. Bagaimana para Cagub dan Cawagub melihat issues ini? Dan apa program konkrit yang sudah atau akan mereka lakukan untuk menjawab "paradoks of Papua - miskin diatas tanah yang kaya"?.

Mengikuti secara live siaran debat ini, belum ditemukan program konkrit yang disampaikan pada aspek lingkungan dan masyarakat adat ini. Sekalipun ketiga pasangan menyebutkan isu keberpihakan dan perlindungan dilakukan dengan menekankan pada implementasi UU Otonomi Khusus (otsus). Sekalipun beberapa pasangan pada visinya menyebutkan aspek-aspek ini. Pasangan nomor 2 dan 3 menyebutkan dalam visinya tetapi menurut saya belum konkrit; pasangan No 2 menyebutkan misi untuk menajaga keberpihakan dan pengelolaan linkungan berkelanjutan sedangkan pasangan no 3 menyebutkan bahwa misi ke-5 mereka ditekankan bahwa terpeliharannnya linngkungan hidup yang serasi dan berkelanjutan. Hanya kemudian apa program konkrit-nya, belum kelihatan didalam gambaran kerangka program yang akan dilakukan apabila mereka terpilih.

Apa sebenarnya titik krusial persoalan lingkungan dan masyarakat adat yang harus dijawab di Papua Barat? Tentunya pertanyaan ini perlu menjadi refleksi dan bahan diskusi internal di setiap pasangan Cagub-Cawagub untuk merumuskan misi dan program konkrit menjawab persoalan ini. Me-refer pada beberapa dokumen assessment yang sudah pernah disusun oleh pemerintah maupun NGO yang bergerak di bidang lingkungan dan masyarakat adat, sebenarnya para Cagub-Cawagub sudah bisa menemukan "the bundles of problems" yang harus diselesaikan. Saya mencoba meringkas beberapa point dalam tulisan ini dalam beberapa kacamata perspective:

1. Persoalan politik, regulasi dan tata aturan 
   Penegasan pada politik dan regulasi pengaturan sumber daya alam di Papua secara keseluruhan masih mengadopsi kerangka nasional yang pada beberapa fakta tidak sejalan dengan kondisi sosial dan kepasitas mayarakat di Papua. Otsus sebagai sebuah kerangka kebijakan yang berpihak kepada Orang Papua masih diperangkap pada ruang berpikir "akses uang yang besar" tetapi belum secara kuat memberikan ruang dan kepastian hukum bagi orang asli Papua untuk terlibat aktif sebagai pemilik, pengelola dan penerima manfaat terbesar dari sumber daya alam yang kaya ini. Sejak berdirinya atau selama kurang lebih 13 tahun Provinsi Papua Barat, belum ada 1 regulasi berupa PERDASUS maupun PERDASI yang dikeluarkan oleh DPRD yang didalamnya memuat Norma, Standar, Prosedur dan kriteria dari pengaturan dan tata laksana pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, perlindungan hak masyarakat adat dan penegasan tentang pembagian manfaat yang adil dan seimbang sebagai wujud dari pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya.
   
   Disaat Masyarakat adat Papua terus bersuara untuk menuntut perhatian atas Hak-nya terhadap pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam, mereka sulit menemukan kerangka hukum keberpihakan yang kuat. Tidak adanya produk politik dan regulasi yang mengatur dan mengadministrasikan perlindungan dan pengamanan hak dan aset masyarakat adat Papua Barat dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan bermanfaat adalah titik kritis dimana persoalan kekinian masih trus dibiarkan.
   
2. Persoalan kelembagaan dan tata kelola layanan 
   Layanan pada program-program yang terkait dengan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Papua Barat perlu ditunjang dengan kelembagaan dan layanan publik kepada masyarakat di Papua Barat. OMBUDSMAN Papua Barat di situs resminya bahkan mengingatkan agar Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten untuk serius meningkatkan kualitas Layanan Publik, karena menurutnya tidak ada itikad baik dan cenderung melakukan pembiaran dengan tidak melaksanakan tugas sesuai SOP. Dalam hal keberpihakan kepada orang Asli Papua dan juga pembangunan lingkungan berkelanjutan terlihat nyata bagaimana persoalan-persoalan seperti konflik tenurial antara masyarakat adat dengan konsesi, konflik dalam penggunaan lahan untuk infrastruktur dan pengaturan alokasi sumber daya alam kepada pihak ketiga tanpa pelibatan masyarakat adat yang sering menimbulkan penolakan dan konflik sebagai satu contoh nyata. Selain itu di perkotaan tata kelola sampah yang buruk telah menimbulkan pencemaran lingkungan seperti jalan dan sungai yang tidak terkontrol bahwa kualitas udara yang tidak diukur baik sebenarnya sudah tercemar akibat aktifitas pembakaran sampah yang tinggi didaerah-daerah seperti Sorong, Fak-fak dan Manokwari.
   
3. Persoalan kapasitas, mekanisme fasilitasi dan sistem kerja 
   Kualitas sumber manusia, pendekatan/mekanisme fasilitasi dan sistem kerja yang efektif dan efisien dengan etos yang baik adalah komponen penunjang penting dalam sebuah layanan yang optimal. Kualitas capaian program yang baik akan dicapai apabila sumber daya manusia tersedia dengan kemampuan yang baik, mekanis kerja yang terukur dan sistem layanan yang tepat kepada masyarakat dan masalah yang dihadapi. Dan Papua Barat masih terus berjuang dengan hal ini, sekalipun ada peningkatan dari IPM, tetapi Papua Barat masih masuk dalam kategori rendah karena IPM-nya secara nasional diangka 61.7% dibawah NTT dan Maluku. Fakta ditunjang dengan bagaimana ketergantungan tenaga dari pekerja luar Papua atau jasa konsultan untuk pekerjaan-pekerjaan teknis dan fasilitasi dilapangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya, lingkungan dan fasilitasi masyarakat. Program kehutanan Masyarakat saja misalnya yang harus-nya menjadi kekuatan Provinsi Papua Barat masih didominasi oleh pekerja-pekerjaan luar.
   
4. Persoalan keberpihakan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 
   Dokumen SRAP REDD+ Papua Barat yang disusun pada tahun 2012 - 2014 apabila dibaca oleh Para Cagub dan Cawagub pasti mendapatkan banyak point kritis tentang persoalan pengelolaan SDA di Papua Barat yang berpihak kepada masyarakat. Analisis spasial yang dilakukan tim penulis menunjukan bahwa ada sekitar 4 juta ha overlaping lahan konsesi yang luasnya lebih dari luas provinsi Papua Barat dimana total semua perijinan terkait pemanfaatan dan penggunaan SDA di Papua Barat secara spasial luasnya mencapai 14jt ha sedangkan Luas Provinsi Papua Barat berdasarkan RTRWP Hanya 10.7 Juta Ha. Apabila ditrace lebih jauh semua pemilik konsesi besar ini bukan orang asli Papua. Kondisi ini tentu ironis apabila dibanding dengan beberapa insiatif legal pengelolaan hutan yang diisiniasi beberapa kelompok masyarakat tetapi tidak optimal mendapatkan perhatian seperti Hutan Desa di Kaimana dan Sorong Selatan yang luasnya baru mencapai 15,000 ha. Atau hanya 0.1% dari total wilayah Papua Barat. Penguasaan sektor sumber daya alam oleh pihak ketiga dan lemahnya kontrol pemerintah serta birokrasi yang buruk dalam layanan kelihatan menjadi faktor utama penyebab ketidakberpihakan ini.
   
   Sebuah fakta yang Ironis tentunya dan memunculkan pertanyaan. Apabila target pertumbuhan ekonomi di Papua Barat dicapai melalui pemerataan exploitasi sumber daya alam sebagai tulang punggu ekonomi, siapakah yang akan mendapatkan keuntungan dan semakin kaya? Sudah pasti bukan masyarakat apabila regulasi, tata kelola lembaga, layanan publik dan prioritas keberpihakan tidak kepada mereka.
   
5. Persoalan awareness dan perubahan paradigma
   Kunci berikutnya dalam point ini persoalan kesadtahuan dan paradigma. Beberapa kritik terhadap buruknya layanan dan berjalannya program pembangunan yang buruk termasuk layanan ke masyarakat adat dan program lingkungan yang timpang karena persoalan ketidakpedulian dan paradigma kerja. Membangun Manusia yang berkualitas adalah bukan sekedar mencapai gelar-gelar akademis tetapi memiliki kesadatahuan, kepekaan dan paradigma bekerja yang baik terkait asas-asas pembangunan berbasis kondisi sosial budaya lokal. Adat di Papua Barat hubungan kultur yang kuat antara Manusia dengan alam harus dipandang sebagai sebuah kekuatan untuk dikemas dan ditransformasikan menjadi satu pilar pembangunan ekonomi daerah dimana Masyarakat adalah pemilik sekaligus aktor utama. Mungkin ini mimpi tinggi ditengah fakta kondisi saat ini. Tetapi karena tidak adanya mimpi yang dibangun khusus untuk mewujudkan Otsus yang benar sehingga keterpurukan pada dimensi sosial masyarakat adat Papua dan lingkungan terus masih terjadi. 

Persiapan Lahan untuk perkebunan Sawit di Kab Sorong. Photo: Yunus Yumte

5 point diatas adalah beberapa rangkuman singkat dari sekian banyak persoalan terkait masyarakat adat dan lingkungan yang dihadapi di Provinsi Papua Barat. Bahwa upaya mewujudkan Provinsi Konservasi sebagaiman komitmen politik saat ini dan juga disebutkan oleh Pasangan No.2 perlu secara konkrit diterjemahkan dari perspektif keberpihakan. Merefleksi dari bagaimana Pemerintah daerah Tambrauw membangun Kabupaten Konservasi tentu mengemas strategi pembangunan yang berpihak kepada lingkungan dan masyarakat adat bisa diuji tidak pada tataran konsep dengan janji Manis tetapi soal konkrit dan realistis tidaknya konsep tersebut berjalan menjawab persoalan yang urgent saat ini. Refleksi diskusi yang berkembang di Tambrauw memunculkan juga 5 hal yang perlu kemas dan dilaksanakan secara terangkai untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan masyarakat adat. 5 Hal tersebut adalah: 

1. Terus membangun kesadartahuan, pemahaman dan mainstreaming nilai-nilai pembangunan berkelanjutan, bermanfaat sosial dan lingkungan. Ini menjadi fondasi dasar berpijak. Program-program konkrit seperti training, workshop, field implementation village development dan pendidikan lainnya yang dikemas dengan tujuan yang terukur dengan berbagai media adalah cara yang bisa dilakukan. 
2. Regulasi kelembagaan yang berjalan optimal. Membangun dan menyediakan regulasi-regulasi daerah berupa PERDA atau sejenisnya seperti (a) pengakuan, perlindungan dan penataan hak-hak masyarakat adat, (b) pembagian manfaat sumber daya alam kepada masyarkat adat, (c) pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan oleh masyarakat adat Papua, (d) management sampah dan indsutry pengolahan terpadu oleh masyarakat, (e) perlindungan dan pengelolaan daerah aliran sungai di Papua dan (f) mekanisme penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam adalah penting diwujudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat dan lingkungan. 
3. Kepastian hak, klarifikasi kepemilikan lahan dan tata kawasan hutan dan kawasan perairan. Banyak masyarakat yang menjadi korban hukum karena overlapping penggunaan ruang dan sumber daya yang berlawan dengan hukum. Kehutanan menjadi sektor yang paling banyak membawa masyarakat adat Papua ke Meja Hijau terutama masalah pelanggaran didalam kawasan hutan "NEGARA". Sehingga memastikan semua masyarakat adat memiliki peta wilayah adat yang teroverlay dengan peta kawasan hutan-perairan dan pemanfaatan sumber daya alam yang disusun pemerintah menjadi penting diwujudkan. Peta wilayah adat dan visi pemanfaatan ruang oleh komunitas adalah alat diskusi untuk mencegah persoalan hukum oleh masyarakat adat sekalian tata regulasi perijinan pemanfaatan SDA yang mana masyarakat diberikan porsi yang sama dalam mengambil keputusan perijinan. 
4. Kerangka pembangunan/pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat. Fakta bahwa tingkat ketergantungan masyarakat adat di Papua Barat sangat tinggi terhadap sumber daya alam perlu direspon dengan trus membangun konsep, model dan fasiltasi inisiasi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Penegasan target politis dan konkrit luasan atau unit kelola sumber daya alam berbasis masyarakat adat perlu dimunculkan agar masyarakat bersama-sama ikut mngawalnya. Selain penegasan tentang target, sistem dan mekanisme layanan dan fasilitasi untuk mencapai target tersebut juga perlu disiapkan secara baik. 
5. Pendanaan berkelanjutan. Pastinya dengan kondisi yang ada semua program dan misi politis yang ada harus ditunjang dengan penggaran yang cukup anggaran bisa dalam bentuk apapun. Misalnya untuk program pembangunan model pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas fasilitasi, bantuan modal, pembangunan fisik prasarana dan pengaturan arus barang adalah fasilitasi yang bisa disediakan pemerintah dengan pengangaran yang ada. Dalam hal ini, perdebatan soal dana Otsus esensinya tidak pada proporsi (%) yang harus dibagi antara Provinsi dan Kabupaten, tetapi pada komponen pembangunan manusia dan kekuatan daya saing ekonomi masyarakat adat Papua yang sementara secara tidak sadar terus termajinalkan akibat ketidaksiapannya menghadapi perubahan pembungunan yang ada. 

Secara statistik, menurut saya ada 4 ukuran sederhana yang bisa dikemas untuk kita mengukur keberhasilkan pembangunan dari aspek lingkungan dan masyarakat adat yaitu:

• Nilai kontribusi pembangunan SDA oleh Masyarakat adat didalam PDRB Provinsi. 
• IPM Masyarakat adat yang berinteraksi dengan kerja-kerja lingkungan berkelanjutan dan industry berbasis potensi lokal didalam wilayah adatnya. 
• Indeks pembangunan lingkungan, angka pencemaran dan pengelolaan limbah terpadu dari lingkungan. 
• Prestasi layanan publik pada kerja-kerja lingkungn dan keberpihakan kepada masyarakat adat - dimana OMBUDSMAN bisa mengambil peran disini untuk membangun pemerintah mengukur keberhasilanya.  

Point-point ini bisa publik pakai untuk menguji kesiapan pada kandidat sekarang dan bagaimana selanjutnya mereka menjalankan pembangunan ketika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2017 - 2022.

Read More